Perdana Menteri Spanyol Berlakukan Embargo Senjata Israel Demi Hentikan Genosida di Gaza Palestina

menggapaiasa.com–Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan penerapan embargo senjata total terhadap Israel.

Langkah ini bertujuan menghentikan genosida di Gaza dan mendukung rakyat Palestina. Sanchez menegaskan perbedaan antara membela negara dan menyerang warga sipil tak berdosa.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (9/9), Dalam pidatonya, Sanchez mengecam keras serangan Israel yang menargetkan rumah sakit serta membuat anak-anak kelaparan.

Sanchez menyebut enam puluh ribu orang tewas dan dua juta orang mengungsi. Menurutnya, tindakan tersebut bukan pertahanan diri, melainkan pemusnahan manusia tak berdaya.

Inti kebijakan baru ini berupa dekrit kerajaan yang akan disahkan kabinet Spanyol. Setelah itu, keputusan harus diratifikasi oleh parlemen. Dekrit ini meresmikan larangan penjualan senjata dan peralatan militer ke Israel sejak Oktober 2023.

Selain embargo senjata, Spanyol juga melarang kapal pengangkut bahan bakar Israel berlabuh di pelabuhannya.

Pesawat pengangkut material pertahanan Israel juga dilarang menggunakan wilayah udara Spanyol. Bahkan, individu yang terlibat dalam genosida dan kejahatan perang akan ditolak masuk.

Larangan ini dapat berlaku untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan jajaran kabinetnya.

Netanyahu serta mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant telah menerima surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional. Namun, banyak negara Barat termasuk Amerika Serikat menolak melaksanakan surat perintah tersebut.

Spanyol juga melarang impor produk dari pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Pemerintah menjanjikan dana EUR 10 juta atau Rp 194 miliar kepada UNRWA dan total EUR 150 juta atau Rp 2,9 triliun untuk bantuan Gaza hingga 2026. Bantuan ini menegaskan komitmen Madrid dalam mendukung kemanusiaan Palestina.

Israel mengecam kebijakan Spanyol dengan menyebutnya anti-Semit. Namun, Madrid membantah tuduhan tersebut dan memanggil kembali duta besarnya untuk konsultasi.

Kementerian Luar Negeri Spanyol menegaskan langkah ini mencerminkan aspirasi rakyat Spanyol sekaligus konsisten dengan hukum internasional.