Mesir Kecam Keras Rencana Israel Kuasai Kota Gaza, Sebut Langgar Hukum Internasional

KILAS KLATEN - Pada Kamis (21/8), Republik Arab Mesir mengeluarkan peringatan tegas mengenai potensi dampak dari rencana Israel untuk mengambil alih kendali atas Kota Gaza.

Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Mesir mengungkapkan "keprihatinan mendalam" atas kampanye militer yang terus dilancarkan oleh pemerintah Israel untuk menguasai wilayah perkotaan di Jalur Gaza.

Kementerian itu menegaskan bahwa langkah Israel tersebut merupakan upaya baru untuk memperkuat "pendudukan ilegal" atas wilayah Palestina.

Mesir menilai tindakan ini sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

Selain itu, Mesir mengecam keras kebijakan eskalasi dan ekspansi Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Mesir juga menyatakan keprihatinan serius atas kejahatan sistematis terhadap warga sipil Palestina yang tidak bersalah, serta upaya berkelanjutan untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka.

Pernyataan itu memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut berisiko memperburuk situasi yang sudah rapuh, sekaligus mengabaikan upaya mediasi serta usulan perjanjian gencatan senjata yang mencakup pembebasan sandera dan tahanan, serta penyaluran bantuan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Mesir menegaskan bahwa ketergantungan pada kekuatan dan “kesombongan” demi kepentingan politik sempit atau keyakinan ideologis merupakan perhitungan keliru yang didorong oleh runtuhnya sistem keadilan internasional.

Kebijakan semacam itu, menurut Mesir, berpotensi memicu eskalasi regional lebih jauh dengan konsekuensi jangka panjang bagi hubungan antar-komunitas serta stabilitas perdamaian dan keamanan regional maupun global.

Pemerintah Mesir menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera bertindak menghentikan perang Israel di Gaza dan mengakhiri pelanggaran terhadap warga sipil Palestina.

Mesir juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan tanggung jawabnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, guna mencegah situasi di Timur Tengah semakin memburuk serta menghindari ketidakstabilan yang kian meluas akibat pengabaian Israel terhadap norma dan konvensi internasional.