Update penanganan infrastruktur pasca banjir di Sumatera

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (Kementerian PU) terus melanjutkan penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui langkah tanggap darurat, sekaligus mendorong masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya bergerak cepat sejak awal kejadian dengan mengerahkan sumber daya dan peralatan ke wilayah terdampak. “Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses kebutuhan dasar,” kata Dody Hanggodo melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Januari 2026.

Berdasarkan data hingga 7 Januari 2026, Kementerian PU mencatat terdapat 1.459 titik terdampak di tiga provinsi. Rinciannya, 523 titik di Aceh, 306 titik di Sumatera Utara, dan 630 titik di Sumatera Barat.

Dampak bencana meliputi banjir, longsor, tanggul jebol, kerusakan jalan dan jembatan, serta gangguan layanan air bersih. Untuk mendukung penanganan tanggap darurat, Kementerian PU mengerahkan 1.712 unit alat berat dan 1.328 personel, dengan dukungan TNI dan masyarakat setempat.

Selain itu, kementerian menyalurkan 470 unit sarana dan prasarana pendukung serta 6.232 unit bahan dan material guna mempercepat pembersihan lokasi, normalisasi sungai, dan perbaikan infrastruktur.

Di sektor Bina Marga, konektivitas antarwilayah melalui jalan nasional sudah tersambung. Namun, perbaikan masih berlanjut melalui rekayasa lalu lintas dan penanganan permanen seperti pemasangan bor pile dan dinding penahan tanah.

Dody Hanggodo merinci, tercatat 1.961 ruas jalan terdampak, dengan 1.410 ruas sudah fungsional dan 551 ruas masih dalam perbaikan. Selain itu, sebanyak 743 jembatan daerah terdampak, dengan 120 unit telah fungsional dan 623 unit masih memerlukan perbaikan. Untuk kebutuhan darurat, dibutuhkan sekitar 270 Jembatan Bailey dan 205 jembatan Armco.

Pada sektor Sumber Daya Air, dari 36 daerah irigasi (DI) nasional seluas 254.946 hektare, sebanyak 21 DI terdampak dengan luas layanan sekitar 127.688 hektare. Sebanyak 24 bendung juga terdampak, dengan 13 bendung saat ini dalam penanganan.

"Upaya dilakukan melalui pembersihan tanggul bendung, normalisasi aliran, serta optimalisasi lahan irigasi yang tidak terdampak, termasuk penanganan sawah yang mengalami sedimentasi," katanya.

Dody Hanggodo melanjutkanm, Kementerian PU juga mendukung pemenuhan air bersih melalui pembangunan sumur bor dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Saat ini, penyediaan suplai air baku dilakukan di 24 lokasi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari 10 alat bor yang disiapkan, delapan telah digunakan untuk pengeboran, empat sedang dipersiapkan, dan satu unit sudah terpasang lengkap dengan pompa, rumah pompa, dan hidran umum dengan debit air 2 liter per detik.

Di sektor Cipta Karya, kata Dody Hanggodo, penanganan difokuskan pada pemulihan layanan dasar permukiman, seperti sistem penyediaan air minum, drainase lingkungan, sanitasi, serta dukungan hunian sementara. Sebanyak 470 sarana dan prasarana telah disalurkan di tiga provinsi terdampak, dengan 451 unit telah terpasang dan 19 unit masih dalam proses mobilisasi.

Sementara itu, pada sektor Prasarana Strategis, hingga 6 Januari 2026 Kementerian PU membangun satu lokasi hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 84 unit dengan progres 80,14 persen. Huntara tersebut dibangun menggunakan struktur modular baja sistem MOLI tanpa alat berat, serta dilengkapi sumber air dari sumur bor dan pasokan listrik dari PLN serta genset.

Selain Aceh Tamiang, Kementerian PU juga melakukan survei lokasi huntara di empat kabupaten lain, yakni Kabupaten Bener Meriah sebanyak 480 unit, Pidie Jaya 211 unit, Aceh Utara 400 unit, dan Tapanuli Selatan 431 unit. Total huntara yang direncanakan dibangun mencapai 1.606 unit.

Dody Hanggodo menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait untuk melanjutkan penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Koordinasi ini sekaligus dibarengi dengan memperkuat mitigasi guna meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang," kata Dody Hanggodo.