Studi banding SJUT: Pemkot Cirebon adopsi strategi penataan kabel bawah tanah Kota Bandung

menggapaiasa.com – Langkah progresif diambil Pemerintah Kota Cirebon dalam membenahi infrastruktur digital dan estetika kota. Melalui kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung pada Rabu 21 Januari 2026, Pemkot Cirebon mendalami implementasi Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) untuk mengatasi kabel fiber optik yang menjuntai.

Rombongan asal Kota Udang ini dipimpin oleh Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, didampingi Kepala BPKPD Mastara, serta perwakilan teknis dari Dinas PUPR, DPRKP, dan TPKPD. Mereka disambut hangat oleh Sekretaris Diskominfo Kota Bandung, Mahyudin.

Ma’ruf Nuryasa menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan instruksi langsung dari pimpinan daerah guna mereplikasi keberhasilan Bandung di area seperti Jalan Dago, Riau, dan Buah Batu.

"Pak Wali Kota Cirebon langsung menugaskan kami untuk belajar ke Kota Bandung. Kami ditargetkan menata 17 ruas jalan. Karena itu kami ingin mendapatkan gambaran utuh, mulai dari inisiator awal, pola kerja sama, hingga regulasi yang digunakan,” ujar Ma’ruf.

Cirebon juga tengah mengkaji respons penyedia layanan internet melalui asosiasi seperti APJII dan Apjatel terkait kesiapan mereka beralih ke infrastruktur bawah tanah (ducting).

Sekretaris Diskominfo Kota Bandung, Mahyudin, memaparkan bahwa payung hukum Bandung telah matang sejak Perwal No. 589 Tahun 2013. Terdapat tiga model kerja sama yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah:

1. Pembangunan mandiri oleh Pemkot dengan sistem sewa.

2. Pengelolaan melalui BUMD.

3. Kolaborasi langsung dengan asosiasi operator.

"Dari tiga pilihan ini, kami menilai skema ketiga paling ideal. Pemerintah tinggal membangun komitmen, tidak perlu keluar biaya, dan hasilnya cepat dirasakan,” jelas Mahyudin.

Mahyudin menegaskan bahwa fokus utama program ini bukan pada pendapatan daerah, melainkan fungsi pelayanan publik dan keamanan. Penertiban kabel di Bandung menjadi krusial karena seringnya terjadi kecelakaan akibat kabel yang tidak teratur.

"Pemerintah Kota Bandung mengesampingkan dulu sisi komersial. Ada hal yang lebih penting, yakni keamanan masyarakat dan keindahan kota,” tegasnya.

Dukungan publik terhadap langkah ini sangat masif. Salah satu konten penertiban kabel bahkan viral hingga ditonton lebih dari 4 juta kali. Hal ini selaras dengan profil warga Bandung di mana 82% merupakan pengguna internet aktif.

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung. Penurunan kabel menjadi cara efektif membangun citra positif pemerintah,” kata Mahyudin.

Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara, memberikan apresiasi tinggi terhadap keterbukaan Bandung dalam membagikan pengalaman, termasuk kendala yang dihadapi selama proses migrasi kabel ke bawah tanah.

"Kami sepakat jangan dulu berpikir komersialisasi. Yang utama adalah multiplier effect-nya. Tapi kami juga ingin tahu hambatan apa saja yang dihadapi Bandung agar bisa kami antisipasi,” ujarnya.

Agenda ini diakhiri dengan peninjauan lapangan di kawasan Dago untuk melihat langsung hasil normalisasi kabel dan berdiskusi dengan asosiasi operator mengenai teknis operasional di lapangan.***