Setahun Prabowo-Gibran memimpin, muncul wacana pilkada via DPRD, pakar: Rezim ini mimpinya masa lalu

Ringkasan Berita:

• Ray Rangkuti menilai pemerintahan Prabowo ini sepertinya berorientasi kepada masa lalu, bukan masa depan dan terkesan ingin kembali ke Orde Baru.
• Ray lantas menyebutkan ciri khas kepemimpinan Orde Baru yang sekarang muncul dalam Pemerintahan Prabowo.
• Di antaranya ada perluasan kewenangan tentara dan polisi. Terlihat sekarang baik polisi maupun tentara banyak dilibatkan di ranah sipil. Kemudian kini muncul wacana kebijakan agar Pilkada melalui DPRD.

 

menggapaiasa.com - Setahun lebih memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nyatanya tak luput dari beragam pro kontra kebijakan dan ide-ide yang muncul dalam kepemimpinannya.

Di antaranya kini sedang ramai soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung dengan dipilih melalui DPRD.

Wacana ini pun dicetuskan sendiri oleh sang Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menilai biaya untuk menyelenggarakan Pemilu langsung di Indonesia itu mahal.

Sehingga untuk efisiensi bisa dilakukan Pilkada secara tidak langsung, yakni melalui DPRD.

Menanggapi wacana Pilkada melalui DPRD ini, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai pemerintahan Prabowo ini sepertinya berorientasi kepada masa lalu, bukan masa depan.

Karena kebijakan atau ide-ide kebijakan yang dikeluarkan justru seperti yang ada di Orde Baru.

"Rezim ini kan mimpinya masa lalu, bukan masa depan. Jadi berarti dia sedang beromantisme. Jadi sebetulnya yang indah mereka tidak sedang merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan."

"Tapi yang mereka lakukan itu adalah bagaimana caranya mengembalikan masa lalu gitu. Lebih jauh dari Jokowi gitu, (orientasinya ke) Orde Baru gitu," kata Ray Rangkuti dilansir kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (11/1/2026).

Ray lantas menyebutkan ciri khas kepemimpinan Orde Baru yang sekarang muncul dalam Pemerintahan Prabowo.

Di antaranya ada perluasan kewenangan tentara dan polisi. Terlihat sekarang baik polisi maupun tentara banyak dilibatkan di ranah sipil.

Akibatnya kini praktik nepotisme pun muncul dimana-mana.

Nepotisme adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan keuntungan, jabatan, atau fasilitas kepada keluarga, kerabat, atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi yang adil, sehingga mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi dalam pemerintahan atau organisasi.

Kemudian kini muncul wacana kebijakan agar Pilkada melalui DPRD.

Ray menilai jika wacana Pilkada tak langsung melalui DPRD ini dilakukan, maka arah pemerintahan Prabowo nantinya akan menggunakan sistem sentralisasi, bukan lagi desentralisasi.

Sentralisasi memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan di tingkat pusat/puncak, sedangkan desentralisasi menyebarkan kekuasaan dan wewenang ke tingkatan lebih rendah atau daerah, memberikan otonomi lebih besar. 

Perbedaan utamanya ada pada lokasi pengambilan keputusan, distribusi wewenang, kecepatan respons, dan struktur kontrol, di mana sentralisasi lebih terpusat dan desentralisasi lebih tersebar dan mandiri. 

"Nah, ya apa yang menjadi tipikal dan ciri khas dari kepemimpinan Orde Baru, itu kan sekarang yang mulai diperkenalkan lagi kan. Tentara yang diperluas kewenangannya gitu."

"Kemudian apa? Pelibatan tentara di ranah sipil, polisi juga begitu gitu ya. Kita jangan bicara lagi korupsinya kan. Nepotisme merajalela di mana-mana seperti terjadi di zaman Orde Baru."

"Nah, sekarang mereka mau mengambil Pilkada langsung menjadi tak langsung gitu. Yang nanti lanjutannya itu adalah soal sentralisasi," jelas Ray.

Bagaimana Bisa Beri Kepercayaan Pihak yang Tak Kita Percaya

Menanggapi wacana Pilkada melalui DPRD ini, Ray mengungkap, faktanya sekarang DPR atau DPRD merupakan lembaga yang tidak dipercaya oleh rakyat.

Lantas bagaimana kemudian rakyat bisa memberikan kepercayaan untuk memilih kepada daerah mereka kepada DPRD yang tidak mereka percaya.

"Ini yang faktual nih ya. Enggak bicara sistem kita. Bagaimana kita menyerahkan kedaulatan memilih kepada anggota DPRD di tengah merosotnya kepercayaan kepada mereka. Jadi kalau kita tanya, kita buat deretan ini 10 lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik, nomor satunya itu DPR. DPR, DPRD sama itu."

"Atau kita balik nih 10 lembaga negara yang paling dipercaya publik, nomor 10-nya itu ya DPR dan DPRD gitu. Jadi kalau dibuat pertanyaannya yang paling tidak dipercaya mereka nomor satu, yang paling dipercaya mereka nomor 10. Tinggal pertanyaannya apa kan."

"Lalu di tengah-tengah begitu, kepada mereka, kita berikan kewenangan untuk memilih calon kepala daerah kita. Nah itu yang yang saya enggak tahu lagi bahasanya gitu. Gimana kita memberikan kepercayaan kepada orang yang justru kita enggak percaya gitu loh?" ungkap Ray.

Prabowo Sebut Pilkada Mahal

Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. 

Eks Danjen Kopassus itu mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. 

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. 

Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Ia pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegasnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. 

Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

(menggapaiasa.com/Faryyanida Putwiliani/Reza Deni)

Baca berita lainnya terkait Wacana Pilkada Melalui DPRD.