Presiden Prabowo dorong kampus dan swasta terlibat normalisasi sungai rusak di Aceh

MEDIA JABEJABE - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan perlunya melibatkan perguruan tinggi dan sektor swasta dalam program normalisasi sungai di Aceh. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan sungai yang rusak dan dangkal akibat bencana alam.

Menurut Presiden, pengerukan sungai bukan pekerjaan ringan. Proyek ini membutuhkan kemampuan teknis tinggi dan perencanaan matang karena skalanya sangat besar.

“Mungkin dari karya-karya dari PU, dan juga dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu. Dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari Tribrata News Polri, Kamis 1 Desember 2025.

Lumpur Sungai Dinilai Punya Nilai Manfaat

Dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Presiden juga menerima laporan dari kepala daerah terkait minat pihak swasta memanfaatkan lumpur hasil pengerukan. Lumpur tersebut dinilai tidak hanya menjadi limbah, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian.

“Gubernur melaporkan ke saya, ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi di sawah,” kata Presiden.

Presiden meminta kementerian terkait bersama pemerintah daerah segera mengkaji potensi tersebut agar pengerukan sungai memberi manfaat ganda bagi masyarakat.

Strategi Pengerukan Lewat Jalur Laut

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar pengerukan dilakukan dari muara sungai melalui jalur laut. Cara ini dinilai lebih efektif untuk membawa alat berat langsung ke lokasi terdampak.

Menurut Menhan, metode tersebut memungkinkan dua pekerjaan berjalan bersamaan, yakni pendalaman sungai sekaligus pembersihan material kayu dan lumpur.

“Satu adalah pendalaman, satu yang membawa alat berat sehingga dia bisa masuk sekaligus membersihkan kayu-kayu,” jelas Sjafrie, dilansir dari Tribrata News Polri.

Tidak Hanya Aceh Tamiang

Operasi pengerukan sungai tidak akan berhenti di Aceh Tamiang. Pemerintah juga menyiapkan langkah serupa di wilayah lain seperti Bireuen yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Pemerintah menilai normalisasi sungai menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko bencana di tengah ancaman cuaca ekstrem yang terus meningkat.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta diharapkan mampu mempercepat pemulihan sungai-sungai di Aceh. Selain mencegah banjir berulang, langkah ini juga membuka peluang pemanfaatan sumber daya secara lebih berkelanjutan.***