PBB: 170 warga sipil tewas dalam serangan udara Myanmar

SEKITAR 170 warga sipil tewas akibat serangan udara militer Myanmar selama periode pemilu yang berlangsung hampir dua bulan. Pernyataan itu disampaikan Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 30 Januari. Menurut laporan PBB, korban tewas tersebut terjadi dalam sekitar 408 serangan udara militer yang dilaporkan oleh sumber terbuka sejak awal Desember hingga berakhirnya pemungutan suara.

Dilansir dari CNA, pemilu Myanmar digelar selama hampir satu bulan dalam tiga tahap dan berakhir pada Ahad lalu. Pemungutan suara itu diberlakukan oleh militer di tengah kritik luas dari pemantau demokrasi, yang menilai proses tersebut sebagai upaya ulang kekuasaan militer.

PBB Nilai Pemilu Gagal Lindungi Warga Sipil

Kantor HAM PBB menegaskan bahwa pemilu tidak menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. “Pemilu ini tidak mencegah kekerasan yang terus berlangsung sepanjang 2025,” kata James Rodehaver, kepala tim Myanmar di Kantor HAM PBB. Ia menyebut 2025 sebagai tahun dengan jumlah korban sipil akibat serangan udara tertinggi sejak 2021, serta menegaskan bahwa serangan udara tetap berlangsung bahkan pada hari pemungutan suara.

Rodehaver memperingatkan jumlah korban masih berpotensi bertambah. Menurut dia, proses verifikasi terhambat oleh pemutusan komunikasi serta ketakutan warga di sejumlah wilayah untuk memberikan keterangan.

Serangan di Wilayah Sipil dan Penangkapan Massal

PBB juga mencatat laporan awal serangan udara militer pada 22 Januari di wilayah permukiman di Bhamo Township, Negara Bagian Kachin, yang menewaskan hingga 50 warga sipil. Untuk menekan perbedaan pendapat, militer Myanmar juga menangkap sedikitnya 324 pria dan 80 perempuan berdasarkan undang-undang perlindungan pemilu yang diterapkan sepihak.

Beberapa penangkapan dilakukan hanya karena aktivitas daring ringan. Dalam satu kasus, seseorang dijatuhi hukuman 49 tahun penjara karena mengunggah materi anti-pemilu.

Menurut laporan Al Jazeera, partai yang didukung militer, Union Solidarity and Development Party (USDP), memenangkan mayoritas besar kursi parlemen. Partai itu meraih 232 dari 263 kursi di majelis rendah dan 109 dari 157 kursi yang telah diumumkan di majelis tinggi. Juru bicara junta, Zaw Min Tun, menyatakan parlemen akan bersidang pada Maret untuk memilih presiden, dengan pemerintahan baru dijadwalkan mulai April.

Namun, ASEAN menyatakan tidak akan mengakui proses pemilu Myanmar. Kelompok HAM dan sejumlah negara Barat juga meragukan kredibilitasnya. PBB mencatat sebagian besar penduduk, termasuk minoritas Rohingya, dikecualikan dari pemungutan suara akibat pencabutan kewarganegaraan dan pengungsian. “Banyak orang memilih untuk memilih atau tidak memilih semata-mata karena rasa takut,” kata Kepala HAM PBB Volker Turk.

Sejak kudeta 2021, Myanmar terus dilanda konflik. PBB mencatat ribuan orang tewas dan sekitar 3,6 juta warga mengungsi, sementara militer tetap memegang 25 persen kursi parlemen.