Paradoks swasembada beras: Harga mahal saat cadangan melimpah

menggapaiasa.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan Indonesia telah mencapai swasembada pangan pada 2025. Namun di balik capaian tersebut, muncul paradoks harga beras di tingkat konsumen yang masih mahal.

Presiden Prabowo menyatakan swasembada beras tercapai jauh lebih cepat dari target awal. Mulanya, Kepala Negara ke-8 RI itu menargetkan swasembada dapat tercapai dalam kurun waktu empat tahun.

“Kalau waktu saya dilantik jadi presiden, memang saya beri target empat tahun swasembada beras, swasembada pangan. Terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak,” kata Prabowo dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Prabowo menyebut dalam kurun satu tahun Indonesia berhasil mewujudkan swasembada dan tidak lagi bergantung pada impor pangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan dengan kekuatan sendiri.

“Satu tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, satu tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, eks Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga secara resmi mengumumkan swasembada pangan.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Prabowo juga sempat membandingkan capaian swasembada beras pemerintahannya dengan era Presiden ke-2 RI, Soeharto. Kepala Negara RI itu bahkan mengeklaim capaian ini melampaui rekor pada era Presiden Soeharto.

“Saya juga cukup merasa besar hati, bangga, bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/1/2026).

Prabowo mengungkap cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi pada masa Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton, sedangkan pada 2025 CBP menembus lebih dari 3 juta ton.

“Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini, cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan capaian swasembada beras tecermin dari jumlah produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 yang mencapai 34,17 juta ton.

Amran menyebut bahwa jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog tercatat sebanyak 3,24 juta ton hingga akhir 2025, dan sempat menyentuh angka 4 juta ton.

Lebih lanjut, Amran mengatakan dengan produksi dan cadangan beras yang melimpah, Indonesia berpeluang untuk melakukan ekspor pada tahun ini.

"Kalau Bulog serapannya 3 bulan ke depan sama saja [seperti] 2025, aku tidak minta lebih, sama saja. Itu ekspor hampir pasti kita lakukan tahun ini, dan itu sejarah pertama Indonesia,” ujar Amran.

Harga Masih Mahal

Klaim swasembada beras justru memunculkan paradoks baru. Di saat produksi surplus dan cadangan melimpah, harga beras di tingkat konsumen belum menunjukkan tren penurunan alias masih berada di level tinggi.

Harga beras masih tinggi melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan yakni Rp13.500 - Rp14.900 per kilogram.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren kenaikan harga beras di dalam negeri masih berlanjut. Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan naik 1,26% secara bulanan dan 6,38% secara tahunan menjadi Rp13.488 per kilogram.

“Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 2,62% secara month-to-month, dan naik 6,92% secara year-on-year. Sementara beras medium naik 0,67% secara month-to-month, dan naik 6,72% secara year-on-year,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Kondisi serupa juga terjadi pada rata-rata harga beras di tingkat eceran dan grosir yang naik secara bulanan dan tahunan. Di tingkat eceran, harga beras mencapai Rp15.081 per kilogram, sedangkan di tingkat grosir menjadi Rp14.162 per kilogram.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kenaikan harga beras tidak terlepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Dengan adanya kebijakan penyesuaian harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, ini otomatis harga modal para penggilingan beras naik. Untuk menjaga profit, harga beras di konsumen harus disesuaikan,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Alhasil, kebijakan tersebut berdampak langsung pada harga beras di tingkat konsumen. Namun di sisi lain, kebijakan ini menjadi angin segar bagi para petani.

Eliza menilai kenaikan harga GKP mendorong perbaikan nilai tukar petani (NTP) pangan yang selama dua dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 101–104.

Meski demikian, Eliza mengingatkan bahwa swasembada pangan tidak bisa hanya dimaknai sebagai surplus produksi. Untuk itu, Core menilai konsep swasembada pangan perlu didefinisikan secara lebih komprehensif, termasuk dari sisi keterjangkauan harga.

“Percuma kita swasembada beras, surplus banyak, tetapi kalau masyarakatnya tidak bisa menjangkau harganya, mereka akan kelaparan juga ujung-ujungnya, karena tidak sanggup membeli beras,” jelasnya.

Menurutnya, kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah. Di tengah lapangan kerja yang sulit, upah stagnan, serta inflasi pangan yang terus terjadi, daya beli kelompok ini semakin tergerus.

Eliza menilai pemerintah perlu mengimbangi kebijakan harga gabah dengan intervensi yang lebih kuat di sisi konsumen rentan. Salah satunya melalui operasi pasar Bulog dengan harga beras bersubsidi.

“Seharusnya melalui Bulog, operasi pasar ke masyarakat menengah bawah ini harganya disubsidi. Jangan mahal. Operasi pasar ke masyarakat juga harus diperluas,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan stok beras di Bulog seharusnya segera disalurkan ke masyarakat, bukan menumpuk di gudang. Jika harga beras tetap mahal, masyarakat berpotensi mengurangi konsumsi beras dan beralih ke pangan substitusi yang lebih murah seperti mie instan.

“Kalau misalkan dalam kondisi darurat ketika nasi sudah tidak terjangkau lagi [harganya], mereka substitusi ke yang lebih murah karbohidratnya. Nah ini jangan sampai kejadian seperti itu,” tuturnya.

Sementara itu, meski harga beras di dalam negeri masih mahal. Namun, jika dibandingkan dengan harga beras di negara tetangga, Indonesia masih termasuk yang termurah.

Berdasarkan data Global Product Prices per April 2025, harga rata-rata beras di Indonesia mencapai US$0,89 atau sekitar Rp14.930 per kilogram (asumsi kurs Rp16.778 per kilogram). Mengacu data tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-77 negara dengan harga beras tertinggi di dunia.

Meskipun demikian, harga beras di Indonesia merupakan yang terendah di kawasan Asia Tenggara. Harga beras Indonesia masih di bawah Malaysia yang mencapai US$2,87 per kilogram atau sekitar Rp48.152. Negeri Jiran itu menjadi negara di kawasan Asean yang berada urutan ke-17 negara dengan harga beras tertinggi di dunia.

Selain itu, harga beras di Indonesia juga jauh lebih murah dibandingkan beberapa negara lainnya yang juga dikenal sebagai produsen beras seperti Vietnam, Thailand, hingga Filipina. Harga beras di Vietnam mencapai US$0,99 atau Rp16.610 per kilogram.

Sementara itu, Thailand memiliki rata-rata harga beras senilai US$1,13 atau setara dengan Rp18.956 per kilogram. Singapura mencatatkan rata-rata harga beras mencapai US$1,17 atau senilai Rp19.630 per kilogram, serta Filipina dengan rata-rata harga beras US$1,40 atau Rp23.486 per kilogram.

Wacana Beras Satu Harga

Di sisi lain, saat ini pemerintah tengah menggodok wacana penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) beras atau beras satu harga. Adapun, saat ini dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya telah menetapkan HET beras medium di zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing sebesar Rp13.500 per kilogram, Rp14.000 per kilogram, dan Rp15.500 per kilogram. Aturan tersebut mengacu pada Kepbadan Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Bapanas menetapkan HET beras medium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan sebesar Rp13.500 per kilogram.

Kemudian, HET beras medium di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung direncanakan naik menjadi Rp14.000 per kilogram.

Berikutnya, HET beras medium di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sebesar Rp13.500 per kilogram. Sama halnya dengan Sulawesi yang dipatok Rp13.500 per kilogram.

Selanjutnya, HET beras medium Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan sebesar Rp14.000 per kilogram. Serta, Maluku dan Papua di level Rp15.500 per kilogram.

Asal tahu saja, sebelumnya HET beras medium ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram di zona 1, Rp13.100 per kilogram di zona 2, dan Rp13.500 per kilogram di zona 3.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah masih menggodok skema penerapan beras satu harga.

Dia mengatakan bahwa rencana ini terkait dengan penguatan peran Perum Bulog sebagai jaringan distribusi komoditas utama kepada masyarakat.

Menurutnya, saat ini Bulog hanya menerima margin keuntungan Rp50 dari setiap kilogram penjualan beras. Hal ini dipandang sebagai tantangan Bulog untuk menstabilkan harga beras hingga kawasan terdepan Tanah Air.

“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 rupiah. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku dengan satu harga? Ya kan nggak mungkin. Kita akan hitung agar nanti beras itu bisa satu harga di seluruh Indonesia,” ujar Zulhas.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa pemerintah akan kembali berkoordinasi mengenai pelaksanaan beras satu harga tersebut. Pihaknya juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mematangkan pembahasan beras satu harga pada 2026.

Sementara itu, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdani menyatakan bahwa kenaikan margin keuntungan perusahaan akan mendorong realisasi penerapan beras satu harga di Indonesia.

Dia menuturkan margin fee sebesar Rp50 per kilogram serapan beras telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, kenaikan margin untuk meningkatkan layanan Bulog telah disetujui dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kendati dia tak membeberkan besarannya.

“Kalau margin fee naik, Bulog akan meningkatkan layanannya dengan menjadikan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Lebih lanjut, kenaikan margin yang diterima Bulog akan mengacu kepada praktik pada BUMN lainnya, yakni PLN dan Pertamina. Margin fee di kedua perusahaan itu berkisar 10%.

Rizal menjelaskan bahwa margin yang memadai bisa membuat kedua perusahaan pelat merah tersebut menyamaratakan harga beras di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, dia mengatakan bahwa Bulog akan menerapkan skema serupa. Sejauh ini, usulan margin fee Bulog berkisar 7%.

“Jadi dengan tambahan margin fee inilah yang akan menaikkan [dukungan] ongkos ke Indonesia bagian timur, ke Indonesia bagian barat dan sebagainya,” pungkas purnawirawan TNI berbintang dua ini.