Jabar masih punya PR besar yang harus diselesaikan di 2026, termasuk kemiskinan dan pengangguran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

menggapaiasa.com, BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pada 2026. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut secara umum arah pembangunan Jawa Barat sepanjang 2025 berada di jalur yang sesuai dengan harapan. 

Kendati demikian, Herman tak menampik capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar di masyarakat.

“Overall Jawa Barat memang on the track menuju Jawa Barat istimewa, tetapi tetap ada PR besar yang harus kita selesaikan,” kata Herman di Gedung Sate, Rabu (31/12/2025) malam. 

Ia menyebut tingkat kemiskinan Jawa Barat masih berada di angka 7,02 persen. Walaupun angka tersebut lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan terus menurun, pemerintah daerah menilai penurunan tersebut belum ideal.

“Angka ini masih harus kita tekan terus. Harapan kita, tentu lebih kecil lagi, karena makin kecil makin baik,” ujarnya.

Selain kemiskinan, tingkat pengangguran yang masih berada di kisaran 6,7 persen juga menjadi perhatian serius. 

Herman turut menyinggung kebijakan upah minimum sektoral yang sempat memicu dinamika dengan kalangan buruh. 

Dikatakannya, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Aspirasi buruh kita dengarkan dan kita tindak lanjuti, meskipun tidak semuanya bisa dipenuhi,” ujarnya.

Menurut Herman, kebijakan yang terlalu berat sebelah justru berisiko menekan dunia usaha dan memicu pemutusan hubungan kerja. Karena itu, pemerintah daerah mengambil posisi moderat dengan mempertimbangkan ekosistem ekonomi secara menyeluruh.

“Tidak ada kebijakan yang bisa membahagiakan semua pihak. Yang penting ekosistem ekonomi Jawa Barat tetap terjaga,” katanya.

Herman menuturkan setiap kebijakan yang diambil Pemprov Jabar tidak bersifat parsial atau sporadis, melainkan dilihat secara komprehensif demi kepentingan jangka panjang daerah.

"Jadi mohon maaf kalau ada pihak yang mungkin kurang berkenan, tapi yang jelas tidak ada kepentingan lain kecuali Jawa Barat. Ke depan harus jauh lebih baik. Karena Pak Gubernur kan melihatnya komprehensif, tidak sporadis, tidak parsial," tuturnya. 

Ke depan, dia optimistis berbagai PR tersebut dapat ditangani secara bertahap. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus dijaga serta penguatan kolaborasi, termasuk dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah berharap dampaknya akan langsung dirasakan pada penurunan kemiskinan dan pengangguran di 2026.

“Insyaallah, dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, dampaknya pasti ke pengangguran dan kemiskinan,” kata Herman. (*)