IWIP motor pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, pendapatan warga naik

Ringkasan Berita:

• Beroperasinya Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
• Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini jauh di atas rata-rata daerah lain.
• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2025 mencapai Rp 31,5 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 17,6 triliun.

menggapaiasa.com, WEDA BAY - Keberadaan perusahaan peleburan nikel Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan sekitar.

Aktivitas industri pertambangan dan pengolahan yang didorong kebijakan hilirisasi terbukti menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

External Affairs Manager IWIP Lukman Hakim mengatakan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan wilayah yang memiliki aktivitas industri serupa, seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.

"Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini jauh di atas rata-rata daerah lain dan itu dikonfirmasi sebagai dampak dari kegiatan industri pertambangan dan pengolahan yang didorong hilirisasi," tutur Lukman dalam konferensi pers di Wisma Tsingshan, Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Jumat (16/1/2026).

Secara makro, kinerja ekonomi Maluku Utara juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2025 mencapai Rp 31,5 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 17,6 triliun.

Ekonomi Maluku Utara tumbuh 5,16 persen secara kuartalan, dengan sektor konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,18 persen. Sementara itu, secara tahunan, ekonomi Maluku Utara tumbuh 32,09 persen pada triwulan II-2025.

Menurut Lukman, Halmahera Tengah sempat mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 100 persen pada 2022.

Pada 2023, berdasarkan diskusi penyusunan blueprint Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tingkat provinsi, pertumbuhan ekonomi daerah ini diperkirakan masih berada di kisaran 60 persen.

"Poinnya adalah bahwa dampak ekonominya itu signifikan bagi wilayah. Dibandingkan dengan kalau misalnya pertumbuhan ekonomi nasional itu mungkin 5 persen, artinya berkali-kali lipat," ungkap Lukman.

Meski IWIP belum melakukan studi khusus untuk mengukur dampak ekonomi secara rinci, berbagai indikator lapangan menunjukkan perputaran ekonomi yang besar.

Sebagai contoh, IWIP menggandeng UMKM dan warung-warung lokal sebagai mitra dan pemasok. Berdasarkan data yang pernah dibaca manajemen, total volume transaksi kemitraan tersebut pada awal 2023 mencapai sekitar Rp 3 triliun.

Sekitar 10.000 orang merasakan manfaat langsung dari aktivitas kawasan industri, termasuk sektor kuliner, pajak, hingga perdagangan ritel.

"Setiap tanggal gajian, biasanya tanggal 5, toko-toko ramai. Transaksi melonjak. Teman-teman perbankan juga melihat lonjakan transaksi saat gajian atau pencairan THR. Jadi dampaknya bukan hanya ke pekerja, tapi ke seluruh kegiatan ekonomi di sekitar," jelasnya.

General Manager Human Resources IWIP Rosalina Sangaji menggambarkan perubahan kondisi ekonomi yang drastis sejak IWIP beroperasi.

"Waktu saya datang tahun 2018, desa-desa di sekitar sini masih jauh dari kata memadai. Rumah masih pakai batang sagu, rumah yang tembok hanya satu," terang Lina.

Warga mulai mengembangkan usaha kos-kosan untuk karyawan. Rata-rata masyarakat memiliki sedikitnya 20 kamar kos dengan tarif sekitar Rp 1,5 juta per bulan.

"Rata-rata mereka (warga) paling sedikit punya kos-kosan 20 kamar. Harga kos-kosan itu sebulannya Rp 1,5 juta paling murah. Jadi untuk masyarakat sekitar minimal pendapatannya Rp 30 juta per bulan," ucap Lina.

IWIP juga bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk melayani mobilitas karyawan, khususnya yang bepergian melalui Ternate.

Komposisi tenaga kerja IWIP didominasi putra daerah, dengan sekitar 77 persen berasal dari Maluku Utara. Dari jumlah tersebut, 36 persen merupakan masyarakat kawasan tambang dan 39 persen lainnya dari berbagai kabupaten/kota di Maluku Utara.

"Gaji karyawan ditransfer ke Ternate, Bacan dan daerah lain. Jadi dampaknya menyebar ke kabupaten-kabupaten di Maluku Utara, meskipun tidak semuanya berada di sekitar kawasan," ujar Lina.