Berita populer Riau: Aksi demo pengungsi Rohingya Pekanbaru, curhatan dokter insentif dipotong

menggapaiasa.com, PEKANBARU - Simak sejumlah berita menarik seputar Provinsi Riau yang dirangkum dalam populer Riau setelah tayang 24 jam terakhir.

Pertama, Seratusan warga Rohingya menyampaikan aspirasinya ke kantor (International Organization for Migration (IOM) , Senin (19/1/2026).

Mereka menuntut terkait (bantuan) biaya kebutuhan hidup yang makin berkurang.

Seseorang yang diduga dokter jaga IGD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau viral di media sosial.

Ia menyapaikan keluh kesahnya terkait pemotongan intensif mencapai 83 persen melalui media sosial.

Berikut selengkapnya:

1. Warga Rohingya di Pekanbaru Gelar Aksi Demo: Tuntut Biaya Hidup yang Layak

Senin (19/1/2026) seratusan warga Rohingya melakukan aksi di samping kantor International Organization for Migration (IOM) di Jalan M Jamil, samping Bandar Serai MTQ, Pekanbaru.

Mereka membentangkan aspirasinya lewat spanduk.

Seratusan warga Rohingya ini merupakan keluarga yang kini menjadi imigran di Pekanbaru.

Desakan kebutuhan hidup membuat mereka harus turun menyuarakannya.

Kepada dunia Internasional, IOM yang mewadahi mereka.

Sejak tahun 2023, bantuan kemanusiaan dari IOM untuk warga Rohingya disebut semakin berkurang.

Bahkan akses rumah sakit dan kebutuhan papan, IOM tak lagi ikut campur.

"Bagaimana kami hidup. Kebutuhan makan, susu anak sampai kesehatan di rumah sakit tidak lagi mencukupi uang yang diberikan," ungkap Muhammad Shobi salah seorang warga Rohingya kepada menggapaiasa.com.

Menurutnya, IOM sudah tidak lagi memfasilitasi rumah tempat tinggal yang layak. Dengan bantuan yang makin dikurangi, ia kemudian menggunakannya untuk biaya kontrak rumah.

"Kontrak rumah saja sudah Rp 800 sampai 900 ribu per bulan. Belum lagi untuk biaya kesehatan dan susu anak. Sementara bantuan yang diberikan hanya Rp 2.350.000  rupiah. Itu sama sekali tidak memadai," ujarnya.

2. Dokter IGD RSUD Bangkinang di Kampar Menjerit, Intensif Turun 83 Persen

Postingan itu diunggah kepada akun Instagram @medicstory.id pada Selasa (13/1/2026) lalu.

Berikut petikan penjelasan dia:

"Saya dokter jaga IGD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, status saya PPPK, sudah bekerja selama 1 thn 9 bulan di RSUD Bangkinang 

Tolong viral kan min, saat ini kami merasa di dzalimi karena : 

1. Insentif daerah yg sebelum nya kami Terima sejumlah 5,6 jt, utk tahun ini dipangkas hingga menjadi 850rb, dgn alasan efisiensi, sementara jumlah shift dan jumlah pasien makin hari makin ramai datang ke IGD, yg membuat kami makin kecewa thp para pejabat yg di manajemen tdk ada yg mengalami efisiensi, apa memang harus di efisiensi hingga jadi 850rb? 

2. Jasa medis kami belum cair mulai dri maret 2025 hingga saat ini, dgn alasan untuk membayar hutang obat dan bahan habis pakai, ini tidak masuk akal, anggaran obat dan bahan habis pakai sudah ada anggaran nya sendiri 

3. Uang jaga malam juga dihapuskan utk tahun ini, ini yg lebih tidak manusiawi, shift kami masing-masing akan dikurangi, tetap yg awal nya jaga 3 orang atau 2 orang dokter jaga."

Ketua IDI Kampar, dr. Ari Wirasto, M.H., CMC. mengemukakan telah menerima informasi yang viral itu. Ia menyampaikan tanggapannya. 

Ia menyatakan, IDI memahami dinamika kebijakan keuangan pemerintah yang sedang berlangsung. 

"Termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak hingga ke daerah," katanya kepada menggapaiasa.com, Minggu (18/1/2026).

Ia menyatakan, wacana penyesuaian insentif dokter Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di RSUD Bangkinang sebagai isu yang perlu disikapi oleh seluruh pemangku kepentingan.

"IDI Cabang Kampar memandang hal ini sebagai isu yang perlu disikapi secara bijaksana, dialogis, dan komprehensif," katanya.

Menurut dia, IDI memahami kebijakan efisiensi merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal.

Namun, kata dia, sektor kesehatan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sektor lainnya.

"Dokter dan tenaga kesehatan bekerja dengan beban kerja yang tinggi, tanggung jawab profesional yang besar, serta risiko medis dan tuntutan hukum yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, IDI Kampar mencermati wacana penyesuaian insentif tersebut menimbulkan kekhawatiran kalangan dokter PPPK di RSUD Bangkinang. 

"Khususnya terkait keberlangsungan kesejahteraan dan motivasi kerja. Kekhawatiran ini patut dipahami sebagai bentuk kepedulian tenaga medis terhadap keberlanjutan mutu pelayanan kesehatan yang mereka berikan," ungkapnya.

Ia meyakini manajemen RSUD Bangkinang dan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, IDI Kampar berharap agar setiap kebijakan yang diambil dapat melalui komunikasi yang terbuka, pertimbangan yang matang, serta memperhatikan aspek keadilan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan.

( menggapaiasa.com)