Tak perlu panik, ini syarat penukaran uang rusak sesuai peraturan Bank Indonesia

menggapaiasa.comBank Indonesia (BI) mengatur secara rinci tentang pengelolaan uang Rupiah, termasuk penukaran uang yang lusuh, cacat, atau rusak, melalui Peraturan BI Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Peraturan ini menjadi acuan BI dalam memastikan uang yang beredar tetap layak sebagai alat pembayaran yang sah dan menjaga kualitas Rupiah di masyarakat.

Definisi Uang Tidak Layak Edar

Dalam peraturan tersebut, uang Rupiah yang terdiri atas uang lusuh, uang cacat, dan uang rusak digolongkan sebagai Uang Rupiah Tidak Layak Edar. Uang seperti ini perlu ditarik dari peredaran dan dapat ditukar oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarat Penukaran Uang Rusak dan Cacat

BI menetapkan beberapa syarat penting agar uang yang rusak tetap dapat ditukar dengan nominal penuh. Uang kertas yang lebih dari 2/3 ukuran fisik aslinya dan ciri keaslian Rupiah masih dapat dikenali berhak diganti sesuai nilai nominalnya. Syarat ini berlaku baik untuk pecahan yang masih satu kesatuan maupun bagian terpisah asalkan serial number lengkap dan sama pada bagian yang terpisah.

Uang kertas yang sama dengan atau kurang dari 2/3 ukuran fisik aslinya tidak lagi mendapatkan penggantian karena dinilai terlalu rusak atau hilang secara signifikan sehingga sulit diverifikasi keasliannya. Pengaturan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dan menjaga akurasi identifikasi uang asli dalam proses penukaran.

Untuk uang logam, BI juga memberlakukan aturan serupa. Uang logam yang tersisa lebih dari setengah ukuran aslinya dan masih memiliki ciri keaslian dapat ditukar dengan nilai nominal yang setara. Namun jika fisik logam hanya setengah atau kurang dari ukuran asli, maka tidak akan diberikan penggantian. 

Prosedur Penukaran oleh Masyarakat

Masyarakat yang ingin menukarkan uang rusak atau cacat cukup membawa uang tersebut ke kantor Bank Indonesia atau fasilitas layanan penukaran yang ditunjuk. Proses biasanya melibatkan pemeriksaan fisik untuk memastikan apakah uang memenuhi syarat sesuai PBI 21/10/PBI/2019. 

Peraturan ini sekaligus menegaskan bahwa BI sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang dalam pengelolaan uang Rupiah melakukan penarikan, penukaran, hingga pemusnahan uang yang tidak layak edar. Pengaturan tersebut juga menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memberi BI kewenangan penuh dalam pengelolaan Rupiah. 

Pentingnya Memahami Ketentuan Penukaran

Ketentuan ini penting dipahami masyarakat agar uang yang masih memiliki nilai tidak hilang begitu saja karena rusak. Masyarakat dianjurkan untuk memeriksa simpanan uang lama mereka, terutama jika kondisinya sudah lusuh atau tercacat, lalu menukarkannya sebelum batas penukaran berakhir sesuai ketentuan BI. 

Dengan payung hukum yang jelas ini, masyarakat memperoleh kepastian hak penukaran uang rusak sesuai aturan yang berlaku, sekaligus mendukung upaya BI dalam menjaga kualitas Rupiah yang beredar di Indonesia.