Sekolah kedinasan Poltekpin Kemenkum buka tahun 2026, lulus jadi CPNS

menggapaiasa.comKementerian Hukum (Kemenkum) kini memastikan pendataran sekolah kedinasan Poltekpin (Politeknik Pengayoman Indonesia) dibuka tahun 2026.

Sekolah kedinasan Poltekpin merupakan gabungan dari Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) yang dilebur sejak Agustus 2024 oleh Kemenkumham, sebelum kementerian ini dipecah menjadi tiga.

Walau sudah dilebur sejak tahun 2024, namun pada tahun 2025 sekolah kedinasan ini tidak membuka pendaftaran calon taruna atau mahasiswa baru.

Sama dengan sekolah kedinasan lain, sekolah ini memberikan fasilitas asrama dengan biaya kuliah gratis. Setelah lulus, para taruna bisa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Mengapa dua sekolah kedinasan Kemenkumham merger menjadi Poltekpin? Sebab tujuannya untuk efisiensi dalam manajemen dan operasional bidang pendidikan di lingkungan Kemenkumham saat itu.

Para taruna dan taruni akan dididik dengan ketajaman akademis, berpikir kritis, memiliki integritas dan kepedulian terhadap HAM, membuat Poltekpin hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang hukum dan HAM.

Kuota 200 Mahasiswa

Direktur Poltekpin, Odi Jarodi mengatakan saat ini Poltekpin sedang dalam masa transisi. Walau begitu, sudah disiapkan jurusan hukum terapan dengan empat prodi baru.

Persiapan prodi baru ini terus dimatangkan. Sembari menunggu transisi prodi, tenaga kependidikan, mahasiswa dari Poltekim,Poltekip ke Poltekpin.

“Mudah-mudahan proses ini berjalan, maka tahun ini akan dilakukan proses transisi. Poltekpin akan menerima mahasiswa baru tahun depan,” katanya dari tayangan Youtube Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum (BPSDM) Kemenkum, yang dikutip Jumat, (12/12/2025).

Rencananya ada kuota sebesar 200 mahasiswa atau taruna baru.

”Nanti menunggu informasi yang pasti, atauengumuman terkait rekruitmen mahasiswa,” kata dia.

Saat ini Poltekpin juga fokus pada kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan.

“Poltekpin butuh tenaga pendidik. Tenaga pendidik utamanya adalah dosen tetap yang hingga saat ini jumlahnya belum memenuhi syarat,” kata dia.

Idealnya satu prodi diampu lima dosen.

“Ada empat prodi berarti ada 20 dosen tetap,” tambahnya.

Jurusan kuliah Poltekpin

Saat ini para mahasiswa yang ada di Poltekpin merupakan mahasiswa dari Poltekim dan Poltekip. Mereka merupakan mahasiswa Jurusan Keimigrasian dan Jurusan Ilmu Pemasyarakatan.

Namun Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan dengan detil empat prodi baru Poltekpin.

Program studi baru yang dikembangkan yakni:

1. Pembangunan Hukum

2. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

3. Hukum Kekayaan Intelektual

4. Administrasi Hukum Umum.

“Pengembangan empat prodi baru disesuaikan dengan bidang-bidang tugas yang diselenggarakan oleh Kemenkum,” ucap Supratman dilansir dari laman Kemenkum.

Rasionalitas pentingnya pembukaan program studi baru, lanjut Supratman, berdasarkan analisis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Kemenkum dalam melaksanakan program prioritas Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Antara lain kualitas SDM yang terampil dan kompeten. Oleh karena itu diperlukan ketersediaan SDM yang mencukupi dalam hal kuantitas dan kualitasnya.

Melalui pendidikan yang relevan, diharapkan Poltekpin dapat berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil.