Pemkot Cirebon siapkan langkah strategis sambut skema pembiayaan infrastruktur baru

menggapaiasa.com Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur setelah mengikuti Sarasehan Nasional MPR RI di Kota Bandung, Rabu (10/12/2025).

Forum yang dihadiri para kepala daerah se-Jawa Barat itu membahas pemanfaatan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mengatakan bahwa pertemuan tingkat nasional tersebut membuka ruang bagi daerah-daerah dengan fiskal terbatas untuk tetap dapat mendorong percepatan pembangunan. Menurutnya, Kota Cirebon termasuk daerah yang harus sangat selektif dalam belanja infrastruktur akibat tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat.

“Isu pembiayaan inovatif ini relevan bagi kami. Banyak daerah, termasuk Kota Cirebon, menghadapi keterbatasan fiskal. Karena itu, opsi obligasi daerah layak dipertimbangkan sebagai solusi percepatan pembangunan,” ujarnya.

Obligasi Daerah Jadi Sorotan Utama

Dalam sarasehan, MPR RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaparkan bahwa obligasi daerah berpotensi menjadi instrumen strategis untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur vital, sekaligus memberikan ruang bagi investor untuk menanamkan modal secara aman dan terukur.

Forum juga membahas: mekanisme investasi dan pengembalian modal, manfaat ekonomis bagi masyarakat, pemetaan kesiapan daerah menghadapi skema obligasi, dan serta tantangan implementasi terkait tata kelola dan akuntabilitas.

Menurut MPR RI, kebijakan ini diharapkan membantu daerah mengatasi keterbatasan APBD dan memperkuat daya saing pembangunan antarwilayah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan tata ruang. Ia mengingatkan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau dan konsistensi pada kebijakan moratorium pembangunan horizontal, termasuk dalam program perumahan bersubsidi.

Arahan lain dari Gubernur adalah penegasan bahwa belanja infrastruktur wajib menjadi prioritas di tahun 2026, sehingga daerah harus cermat memilih sumber pembiayaan.

Pemkot Cirebon Tunggu Skema Teknis

Wakil Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa Pemkot Cirebon pada prinsipnya siap mengikuti arah kebijakan pembiayaan baru, selama mekanisme pelaksanaannya jelas dan sesuai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.

“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai batas kewenangan pembangunan infrastruktur, apakah ada pendelegasian atau penegasan baru. Tetapi pada dasarnya, kami siap karena percepatan pembangunan adalah kepentingan bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain obligasi daerah, opsi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) juga perlu diperluas, terutama untuk proyek-proyek dengan efisiensi anggaran tinggi.

Dengan terbatasnya alokasi transfer pusat dan kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat, Pemkot Cirebon berharap skema pembiayaan baru dapat membuka peluang percepatan pembangunan transportasi, ruang publik, layanan umum perkotaan, dan revitalisasi kawasan-kawasan prioritas.

Sarasehan Nasional ini menjadi momentum penting bagi daerah seperti Kota Cirebon untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih kreatif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.***