Pemangkasan TKD 2026,Dinas PUPR Palangka Raya Sesuaikan Prioritas Jalan dan Drainase

Ringkasan Berita:

• Plt Kepala Dinas PUPR Palangka Raya Fahrial Anchar, mengatakan meski ada pengurangan, sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.
• Buntut dari pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) 2026 oleh emerintah pusat.
• Untuk drainase dan jalan masih menjadi fokus utama mereka pembangunan di 2026 mendatang.

menggapaiasa.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya diproyeksikan mengalami pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dari pemerintah pusat sebesar Rp253 miliar untuk anggaran 2026. 

Pemangkasan ini membuat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyesuaikan rencana kerja dan penggunaan anggarannya.

Salah satu OPD yang terdampak adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). 

Plt Kepala Dinas PUPR Palangka Raya Fahrial Anchar, mengatakan meski ada pengurangan, sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.

“Karena di Dinas PUPR termasuk melayani pelayanan dasar dan beberapa sektor memang butuh perhatian lebih, pemangkasan ini ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu besar bagi Dinas PU,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Alokasi anggaran PUPR dari APBD Kota turun dari Rp 159 miliar menjadi Rp 115 miliar, atau berkurang sekitar Rp 44 miliar. 

Penurunan ini membuat PUPR menyesuaikan program agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Fahrial menegaskan, tahun depan PUPR akan fokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas jalan serta drainase, sementara pelebaran jalan belum masuk rencana.

“Fokus tahun ini dan depan tetap pada peningkatan dan perbaikan jalan,” jelasnya.

Meski ada pemangkasan anggaran, beberapa program prioritas tetap dijalankan, hanya beberapa rencana tambahan yang kemungkinan ditunda atau disesuaikan.

Fahrial menambahkan, penyusunan prioritas dilakukan agar layanan dasar tetap berjalan, meski ada keterbatasan anggaran. 

“Beberapa program mungkin harus disesuaikan, tapi jalan dan drainase tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Fahrial juga mengakui bahwa penyesuaian anggaran menuntut efisiensi. OPD harus cermat memilih proyek yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 

Dengan strategi ini, PUPR berharap pelayanan infrastruktur mendasar tetap berjalan, meski beberapa program tambahan atau pelebaran jalan kemungkinan harus ditunda menunggu alokasi anggaran berikutnya.