Kemenhut usut 12 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatera

KEMENTERIAN Kehutanan tengah menyelidiki dugaan keterlibatan 12 perusahaan dalam kerusakan lingkungan yang memicu banjir Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penelusuran dilakukan setelah ditemukan indikasi adanya aktivitas yang merusak kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS).

“Tim Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan sedang melakukan penyelidikan terhadap subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” ujar Raja Juli dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis, 4 Desember 2025.

Dari hasil investigasi awal, ia mengatakan ditemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi yang melibatkan perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli memastikan proses penegakan hukum terhadap para pihak akan segera dilakukan.

“Tim kami masih berada di lokasi untuk memperdalam temuan dan mencari subyek hukum lain yang terlibat. Nanti hasil lengkapnya akan kami sampaikan kepada Komisi IV dan publik,” ucapnya.

Ia menjelaskan banjir besar yang melanda Sumatera bukan hanya disebabkan cuaca ekstrem, tetapi juga kerusakan ekosistem di kawasan strategis lingkungan. Menurut dia, siklon tropis Senyar memperparah kondisi daerah tangkapan air dan DAS yang sudah rusak.

“Bencana ini terjadi akibat kombinasi beberapa faktor seperti siklon tropis, kondisi geomorfologi DAS, dan kerusakan daerah tangkapan air,” katanya.

Banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Kamis total korban meninggal mencapai 776 jiwa, sementara 564 orang masih hilang dan sekitar 2.600 orang terluka.

Kemenhut menemukan 70 titik banjir pada 31 DAS di Provinsi Aceh. Raja Juli menjelaskan, berdasarkan analisis citra satelit pada 2019 - 2024 terjadi perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektar dari hutan menjadi non-hutan. Rinciannya 12.159 hektar di kawasan hutan dan 9.317 hektar di luar kawasan. Selain itu, provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 217.301 hektare atau 7,1 persen dari area terdampak.

Sementara itu, di Sumatera Utara terdapat 92 titik banjir di 13 DAS. Perubahan tutupan lahan di wilayah DAS itu mencapai 9.424 hektar dengan dominasi area penggunaan lain. Raja Juli mengatakan lahan kritis di wilayah terdampak mencapai 207.000 hektare atau 14,7 persen.

Di Sumatera Barat tercatat 56 titik banjir di 13 DAS. Perubahan lahan dari hutan menjadi non-hutan mencapai 1.821 hektare, mayoritas berada di kawasan hutan. Provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 39.816 hektar atau 7 persen dari total area terdampak.