Jawa Barat perkuat sinergi pengendalian inflasi dan digitalisasi pembayaran untuk stabilitas ekonomi 2026

BAGIKAN BERITA — Upaya menjaga kestabilan ekonomi Jawa Barat memasuki babak baru. Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen memperkuat pengendalian inflasi dan mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sebagai strategi menghadapi dinamika ekonomi 2026. Hal ini ditegaskan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang mengangkat tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi untuk HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang Aman dan Terkendali.”

Sepanjang Januari–November 2025, tekanan inflasi di Jawa Barat masih didorong komoditas pangan, terutama beras, cabai merah, minyak goreng, serta kenaikan harga emas dan tarif air PAM. Dinamika ini diperparah oleh gangguan pasokan akibat cuaca dan perbaikan distribusi yang belum optimal.

Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, menilai persoalan inflasi tahun ini memperlihatkan paradoks. “Produksi beras meningkat, tetapi harga konsumen masih tinggi. Ini menunjukkan adanya persoalan struktural pada rantai pasok yang harus dibenahi bersama,” ujarnya.

Ketimpangan inflasi juga tampak antarwilayah. Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka mencatat inflasi year-to-date tertinggi, sedangkan Kabupaten Subang menjadi yang terendah berkat deflasi pada awal tahun dan panen raya di semester kedua.

Persoalan Struktural: Gap Harga Produsen–Konsumen Masih Lebar

Tingginya margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) untuk komoditas strategis menjadi salah satu penyebab harga konsumen tak kunjung turun. Padahal, produksi padi Jawa Barat diproyeksikan naik 18,64 persen menjadi 5,91 juta ton pada 2025.

Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pun belum optimal karena baru terealisasi 24,67 persen hingga 17 November 2025.

Menurut Muslimin Anwar, peran BUMD pangan harus diperkuat agar mampu menjadi offtaker sekaligus pengendali distribusi. “Tata kelola rantai pasok harus terencana, transparan, dan berbasis data real-time,” tegasnya.

Outlook 2026: Tetap Stabil, Namun Risiko Menguat

Bank Indonesia memproyeksikan inflasi Jawa Barat 2026 berada pada rentang sasaran 2,5 ± 1 persen. Namun, sejumlah risiko perlu diwaspadai, seperti:

- rencana penyesuaian tarif listrik dan jalan tol

- potensi kenaikan harga LPG 3 kg

- dampak La Niña pada produksi hortikultura

- kenaikan permintaan pada momen HBKN dan kenaikan UMP

- tekanan harga komoditas logam global

Empat strategi pengendalian inflasi pun disiapkan, yaitu:

1. Penguatan peran BUMD pangan sebagai offtaker.

2. Digitalisasi dan integrasi data pangan.

3. Modernisasi pertanian, termasuk cold storage dan teknologi pascapanen.

4. Edukasi diversifikasi konsumsi pangan lokal.

“Penanganan volatile food harus dengan cara baru. Kita tidak hanya menjual barang, tetapi membangun ekosistem,” lanjut Muslimin.

Transformasi Pembayaran: QRIS TAP hingga Kartu Kredit Indonesia

Digitalisasi pembayaran menjadi fokus lain yang dipertegas dalam HLM TPID–TP2DD. Implementasi QRIS TAP pada layanan transportasi Metro Jabar Trans dan pusat perbelanjaan seperti Trans Studio Mall menjadi contoh percepatan penggunaan pembayaran non-tunai.

Hingga November 2025, seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat telah menerbitkan Perkada terkait Kartu Kredit Indonesia (KKI). Sebanyak 50.106 transaksi dengan nilai Rp164,03 miliar tercatat melalui instrumen ini.

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I–2025 menunjukkan seluruh pemda Jawa Barat berada dalam kategori Digital, menandakan tata kelola pembayaran yang semakin transparan.

Muslimin menegaskan, “Digitalisasi bukan sekadar teknologi, tetapi instrumen fiskal yang memastikan setiap rupiah belanja publik terekam dan akuntabel.”

Penghargaan PINUNJUL dan AJEG 2025: Apresiasi untuk Daerah Terbaik

Dalam HLM tersebut, BI dan Pemprov Jawa Barat memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja unggul dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi melalui PINUNJUL Award 2025 dan AJEG Award 2025.

Penerima PINUNJUL Award – Kategori IHK

Juara 1: Kota Tasikmalaya

Juara 2: Kota Bandung

Juara 3: Kabupaten Majalengka

Penerima PINUNJUL Award – Non IHK

Kota Banjar

Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Kuningan

Kabupaten Bogor

AJEG Award – Digitalisasi Ekonomi Daerah Terbaik

Tingkat Kabupaten:

Kabupaten Bekasi

Kabupaten Karawang

Kabupaten Bogor

Kabupaten Bandung

Tingkat Kota:

Kota Bandung

Kota Depok

AJEG Award – Program Inovasi Terbaik

Kabupaten: Kabupaten Tasikmalaya

Kota: Kota Bogor

AJEG Award – Akselerasi Digitalisasi Terbaik

Kabupaten: Kabupaten Ciamis

Kota: Kota Cimahi

Sinergi TPID–TP2DD Diperkuat Menjelang Natal dan Tahun Baru

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengingatkan bahwa kenaikan permintaan jelang Natal dan Tahun Baru harus diantisipasi serius. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah serta respon cepat terhadap gejolak harga.

“Ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan komunikasi publik harus berjalan efektif agar masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.

Dari pemerintah pusat, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menambahkan bahwa sinergi pusat–daerah diperlukan untuk menjaga stabilitas harga. Ia menekankan pentingnya optimalisasi basis data pangan, kerja sama antar daerah, dan percepatan digitalisasi melalui KKI.

Kesepakatan HLM: Dua Pilar Strategis Ekonomi Jawa Barat 2026

Bank Indonesia menutup HLM dengan menegaskan dua pilar pembangunan ekonomi Jawa Barat 2026:

1. Penguatan stabilitas pangan dan pengendalian inflasi.

2. Percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Seluruh pemda sepakat menjaga ketersediaan pangan, memastikan kelancaran logistik, mengendalikan tarif transportasi, serta memaksimalkan implementasi KKI dan indikator baru ETPD.

Komitmen ini menjadi landasan Jawa Barat memasuki 2026 dengan ekonomi yang lebih stabil, transparan, dan adaptif terhadap perubahan.***