Faktor ekonomi dan dinamika keluarga jadi penyebab dominan, anak putus sekolah di Jombang

menggapaiasa.com.CO – Anak putus sekolah (APS) di Kabupaten Jombang masih menjadi tantangan serius sepanjang tahun 2025. Data dari E-Book Profil Pendidikan menunjukkan, dari 73.843 anak usia 13–15 tahun, sebanyak 384 anak (0,52%) tercatat putus sekolah di jenjang SMP.

Angka ini menunjukkan masih adanya gap dalam pemenuhan hak pendidikan dasar,
menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang, penyebab utama masih berkutat pada faktor ekonomi keluarga.

Menurut Iswahyudi Hidayat, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Disdikbud Jombang, menjelaskan bahwa meski sekolah formal tidak memungut biaya, kebutuhan penunjang pendidikan tetap menjadi beban berat bagi sebagian keluarga.

"Alasannya beragam, tetapi yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Sekolah memang tidak memungut biaya, namun kebutuhan penunjang pendidikan tetap memerlukan pengeluaran," kata Iswahyudi, pada Senin (28/12/2025).

Banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tua bekerja atau karena terdampak masalah rumah tangga seperti perceraian.

Hal ini umumnya terjadi di tengah masa pendidikan SMP, bukan pada masa transisi dari SD.

Disdikbud Jombang telah menerapkan sejumlah strategi untuk menekan angka APS:

• Sosialisasi pentingnya pendidikan.
• Pemberian bantuan seperti seragam gratis.
• Pengusulan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
• Kewajiban sekolah untuk melakukan kunjungan rumah (home visit) bagi siswa yang membolos atau jarang hadir.

Iswahyudi mengakui terdapat kendala, seperti penolakan dari anak itu sendiri atau keluarga yang pindah domisili tanpa pemberitahuan, sehingga menyulitkan pendataan dan pendampingan.

"Prinsipnya, jangan sampai ada anak di Jombang yang kehilangan hak memperoleh pendidikan. Selama masih ada kemawian dari anaknya, kami siap membantu," pungkas Iswahyudi.

Terkait Kasus APS di Jombang menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif, tidak hanya dari sektor pendidikan tetapi juga perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga, untuk memutus mata rantai penyebab putus sekolah.(elk)***