Dirut Bulog ungkap alasan usul margin fee naik jadi 10 persen

JAKARTA, menggapaiasa.com Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka-bukaan soal alasannya mengusulkan kenaikan margin fee atau keuntungan dari pelaksanaan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi 10 persen.

Ia menjelaskan, selama ini Bulog hanya memperoleh margin fee sebesar Rp 50 per kilogram (kg) beras CBP yang disalurkan. Nilai itu sudah berlaku sejak 2014 dan belum pernah mengalami penyesuaian.

"Masak sekian (Rp 50) dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun, tidak pernah ada perubahan," ujar Rizal ditemui di Kantor Bulog, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, nilai margin fee tersebut sudah tidak ideal, seiring dengan beban penugasan Bulog dari pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai BUMN yang menjalankan tugas pengadaan dan penyaluran CBP, Bulog meminta perlakuan yang setara dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Rizal menyebut, kedua BUMN tersebut memperoleh margin fee sekitar 10 persen dari penugasan yang diberikan pemerintah.

"Awalnya disetujui naik marginnya jadi 7 persen. Namun kami mengajukan agar disetarakan dengan BUMN lain, jadi 10 persen, seperti Pertamina dan PLN,” ungkapnya.

Rizal menuturkan, kenaikan margin fee bakal memperkuat kemampuan Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah, termasuk pengadaan CBP yang targetnya meningkat menjadi 4 juta ton pada 2026.

Pemanfaatannya akan diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional.

"Selama ini kan Bulog kalau sedikit-sedikit mau bangun harus ada bantuan, harus minta dan sebagainya. Nanti enggak usah minta. Sudah dari fee margirn itu, bisa untuk mengembangkan bikin gudang kah, merehab gudang kah, bikin RMU kah," ungkap Rizal.

Selain itu, Bulog juga memiliki usul untuk konsep penjualan beras CBP dengan satu harga di seluruh Indonesia. Usulan ini mengacu pada patokan harga di zona termurah, sebagai upaya menciptakan keadilan harga dan mengurangi disparitas antarwilayah.

Rizal menuturkan, kenaikan margin akan memungkinkan Bulog menutup biaya distribusi, termasuk pengiriman beras ke wilayah Indonesia bagian timur, jika kebijakan satu HET diterapkan.

"Bahkan ini (margin fee) untuk menutupi biaya pengiriman ke Indonesia Timur," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa Bulog berpotensi mengalami kerugian Rp 900 miliar jika nilai margin fee tidak berubah. Sebaliknya, jika margin fee menjadi 10 persen disetujui, Bulog berpotensi mencatatkan keuntungan hingga Rp 2,1 triliun.

Sebab, selama ini Bulog membeli beras dari petani dan disimpan di gudang sebagai CBP. Pembayaran dari pemerintah baru diterima setelah CBP disalurkan, baik melalui operasi pasar, bantuan sosial, bantuan pangan, maupun bantuan bencana.

Selama proses tersebut, Bulog harus menanggung beban bunga pinjaman perbankan. Dengan margin yang kecil, pembayaran yang diterima belakangan, serta bunga yang terus berjalan, Bulog berpotensi mencatatkan kerugian.

"Begitu dinyatakan marginnya naik 10 persen, otomatis itu sudah naik menjadi Rp 2,1 triliun," ucap Rizal.

Usulan kenaikan margin tersebut pun telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Namun, pemerintah masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia berharap keputusan kenaikan margin penugasan Bulog menjadi 10 persen dapat ditetapkan sebelum akhir 2025.

"Secara internal dalam rakortas sudah dibahas, tetapi tetap harus ada persetujuan dari BPKP," tutup Rizal.