Di balik gunungan sampah Bantargebang, 6.300 pemulung bertaruh nyawa demi hidup

JAKARTA, menggapaiasa.com – Sekitar 6.300 pemulung menggantungkan hidupnya di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Mereka tergabung dalam Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Komcad Bantargebang dan berasal dari berbagai daerah, mulai dari Indramayu, Madura, Cirebon, Kalimantan, hingga Sulawesi.

"Asal daerah pemulung dari Indramayu, Madura, Cirebon, Kalimantan, Sulawesi juga ada," ucap salah satu pengurus IPI, Andi (34), saat diwawancarai menggapaiasa.com di lokasi, Jumat (12/12/2025).

Andi mengatakan, banyak pemulung memilih Bantargebang karena kesulitan mencari pekerjaan lain di kampung halaman. Mereka mengais sampah dengan harapan bisa menjualnya kembali untuk bertahan hidup.

Setiap hari, ribuan pemulung menyusuri gunungan sampah setinggi 70 meter, terutama mencari plastik karena susah terurai dan memiliki nilai jual tinggi. Ketika sudah terkumpul, limbah plastik dijual ke pengepul seperti Andi.

"Kami beli plastik ada yang Rp 450 perak sampai Rp 700 per kilo. Itu biaya angkut dan sortir tanggungan saya, mereka (pemulung) hanya cari," jelas Andi.

Plastik tersebut kemudian dicuci, disortir, dikeringkan, dan dijual ke distributor untuk didaur ulang menjadi bangku, palet, dan produk lainnya. Dalam satu hari, usaha pengepul ini bisa mengurangi tumpukan sampah plastik sekitar tiga hingga empat ton.

Meskipun begitu, pemilahan sampah oleh pemulung dan pengepul belum sebanding dengan jumlah sampah yang masuk.

Setiap hari, TPST Bantargebang menerima sekitar 7.000 ton sampah dari Jakarta. Tidak mengherankan jika tumpukan sampah tetap tinggi meski usaha pengurangan terus dilakukan.

Merasa diabaikan

Di tengah peranannya yang tidak hanya memberi keuntungan ekonomi tetapi juga mengurangi beban TPST, para pemulung dan pengepul merasa diabaikan pemerintah.

"Yang jelas kami pengin setara sama buruh diakui sama pemerintah, sampai sekarang pemulung dianaktirikan tak pernah diakui pemerintah," ujar Andi.

Kesetaraan yang dimaksud Andi bukan soal gaji, melainkan jaminan sosial dan kesehatan, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasalnya, kata Andi, pemulung dan pengepul sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup.

Menurut Andi, sudah seharusnya para pemulung di Bantargebang bisa mendapat jaminan sosial dan kesehatan karena pekerjaan mereka yang paling berisiko.

"Karena pemulung itu berisiko loh, langsung bersinggungan dengan alat berat dan kita kan mengurangi sampah pemerintah," jelasnya.

Belum punya BPJS

Dari total 6.300 pemulung di Bantargebang baru 4.000 orang yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan saat ini.

"Jadi, untuk 2.000-an pemulung belum ada jaminan ketenagakerjaan," ucap Andi.

Bantuan BPJS Ketenagakerjaan diberikan Pemprov DKI Jakarta, dengan kuota terbatas. Andi berharap semua pemulung ke depannya memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan penting untuk mengatasi risiko kesehatan para pemulung. Banyak kasus pemulung yang nyawanya terancam karena sakit atau kecelakaan di atas gunungan sampah tidak mendapatkan pengobatan yang layak.

Selama ini, banyak pemulung yang nyawanya tak terselamatkan karena ketika sakit atau mengalami kecelakaan akibat bekerja di atas gunungan sampah tak langsung mendapat pengobatan.

"Ada banyak, meski enggak meninggal di tempat, dua sampai tiga bulan lalu masih ada peristiwa itu," ungkap Andi.

Kecelakaan sering terjadi akibat pemulung tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Imbasnya, mereka bisa terkena paku hingga tetanus yang berpotensi fatal.

Tetanus yang tak tertangani dengan baik bisa membuat seseorang meninggal dunia karena adanya bakteri Clostridium Tetani yang dapat menyerang sistem saraf, otot kaku dan kejang parah, gagal napas, gangguan jantung, dan penyakit lainnya yang mengancam jiwa.

Tanpa BPJS Kesehatan, biaya pengobatan menjadi kendala karena sebagian besar pemulung hidup dari penghasilan harian.

Longsor mengancam jiwa pemulung

Sri Wahyono, Koordinator Kelompok Riset Teknologi Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Industri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyoroti risiko tinggi di TPST Bantargebang.

"Landfill dengan ketinggian puluhan meter dan volume yang terus bertambah menyimpan risiko longsor sampah, terutama saat curah hujan tinggi. Risiko ini mengancam pekerja dan pemulung di sekitar lokasi," ujar Sri.

Peristiwa longsor sudah terjadi beberapa kali, termasuk kejadian terbaru pada November 2025 yang melukai sopir truk. Pada 2006, longsor besar menewaskan dua pemulung.

Dampak lainnya adalah penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan, dan penyebaran bau menyengat dari gas hidrogen sulfida, amonia, dan senyawa organik volatil yang dapat memicu penyakit kronis.

Kelompok yang paling rentan adalah warga sekitar dan para pekerja informal yang sehari-hari beraktivitas di kawasan TPST.

Pemkot Bekasi diminta bertanggung jawab

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, meminta Pemkot Bekasi ikut bertanggung jawab menanggulangi dampak TPST Bantargebang.

Pemprov DKI telah memberikan hibah Rp 363 miliar kepada Pemkot Bekasi sebagai kompensasi daerahnya menjadi lokasi pembuangan sampah Jakarta.

"Semua itu diberikan dengan harapan bisa menanggulangi efek samping dari keberadaan TPST Bantar Gebang," ujar Bun.

Kendati demikian, Bun memastikan masalah kesehatan yang dialami oleh penduduk atau pemulung di sekitar TPST Bantargebang tetap menjadi perhatian Pemprov Jakarta.

Ia juga berharap Pemkot Bekasi memanfaatkan dana hibah untuk memperbaiki akses jalan sekitar TPST. Bun menekankan Pemprov DKI harus memonitor ketahanan tanggul secara berkala dan segera memperbaiki bagian yang rusak.

"Jadi, kondisi jalanan yang rusak di daerah sekitar Bantargebang harusnya bisa diperbaiki oleh Pemkot Bekasi menggunakan dana hibah tersebut," tutur Bun.

Permasalahan tumpukan sampah tinggi menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Menurut data Pemprov DKI 2019, lebih dari 1.300 truk mengangkut 7.000 ton sampah per hari ke Bantargebang, sehingga tumpukan sampah bisa setinggi gedung 16 lantai.

Bun menyadari, tumpukan sampah yang begitu tinggi memunculkan berbagai macam risiko salah satunya longsor yang rentan terjadi dari waktu ke waktu dan membahayakan keselamatan warga di sekitarnya.

"Perihal ini, kami meminta Pemprov DKI untuk memonitor ketahanan tanggul-tanggul yang dibangun di sekitar Bantar Gebang. Semua bagiannya harus dicek secara berkala," tutur Bun.