Busyro Muqoddas buka-bukaan: Sumber malapetaka bencana nasional adalah kebijakan pusat

KABAR-TASIKMALAYA.COM - Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Busyro Muqoddas, menyerukan ajakan kepada seluruh insan pers, jurnalis, perusahaan media, organisasi massa, dan perguruan tinggi untuk segera berkolaborasi dan mengambil tindakan demi menyelamatkan situasi demokrasi di Indonesia yang dinilai sedang bermasalah.

Seruan ini disampaikan oleh Busyro saat membuka acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Dewan Pers di Jakarta, pada Jumat (12/12/2025).

Dalam rilis yang dikeluarkan dewan Pers, Busyro mengemukakan bahwa kondisi demokrasi di tanah air memerlukan intervensi segera karena sudah mencapai titik yang merisaukan.

Ia secara spesifik menyinggung adanya keterbatasan bagi publik untuk memperoleh informasi yang terjangkau atau gratis, terutama terkait akses terhadap informasi mengenai tragedi bencana nasional yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

"Tragedi bencana nasional di Indonesia ini kami kategorikan sebagai tragedi hilir, yaitu hilirisasi dari program-program nasional yang terindikasi berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) atau sejenisnya," jelas Busyro.

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu melanjutkan, setelah dilakukan penelusuran bersama, didapatkan kesimpulan yang mengkhawatirkan: "Sumber malapetaka itu berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan yang didasarkan pada UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan kebijakan pemerintah lainnya di era Presiden Jokowi."

Menurut Busyro, bencana yang bersumber dari kerangka hukum yang disepakati pemerintah bersama DPR/partai politik tersebut tidak hanya terjadi di tiga wilayah itu, tetapi juga di lokasi lain seperti Rempang, Wadas, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Morowali, dan lainnya.

"Lalu apa yang bisa kita katakan? Kesimpulannya, negara ini kian kehilangan esensi demokrasi, seolah tidak membutuhkan demokrasi," tegasnya.

Busyro menyoroti bahwa masyarakat kini menghadapi semakin banyak kendala dalam memahami hak-hak dasar mereka.

"Jangankan memahami hak, untuk mengetahui hak saja sudah kesulitan. Mengapa? Karena tidak tersedia informasi yang jernih, bebas, bertanggung jawab, dan dapat diakses masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya," ujarnya.

Ia khawatir bahwa peristiwa di Aceh, Sumbar, dan Sumut akan dianggap sebagai kejadian biasa yang hanya memicu keprihatinan sesaat.

Oleh karena itu, Dewan Pers mengajak semua pihak berpartisipasi mewujudkan visi misi lembaga, yaitu menciptakan pers yang independen, beretika, dan berintegritas.

"Saya, sebagai unsur warga negara, dan sekarang bersama sembilan orang di Dewan Pers, mustahil bisa bekerja sendiri. Kita harus terus menggalang kekuatan," kata Busyro.

Ia membandingkan upaya ini dengan jaringan yang dibangun oleh para koruptor. "Koruptor itu penggalangannya luar biasa. Ada buzzer, aktivis kampus, aktivis organisasi keagamaan, parpol, pebisnis-pebisnis yang tidak mau melewati jalan yang bersih," pungkasnya.***