Bahlil Izinkan BBM Subsidi Dibeli Tanpa Barcode di Daerah Banjir dan Longsor Sumatera

JAKARTA, menggapaiasa.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membebaskan penggunaan barcode saat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal ini sebagai langkah darurat agar distribusi BBM dapat berjalan lancar dan mempermudah masyarakat mengakses energi di wilayah terdampak bencana.

"Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Rabu (3/2/2025).

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara dengan pertimbangan bencana hidrometeorologi telah menyebabkan gangguan distribusi BBM dan listrik, terputusnya jaringan internet, serta lumpuhnya akses transportasi akibat longsor dan putusnya jembatan di sejumlah daerah.

Bahlil pun meminta masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan efektif di lapangan dan hanya digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

"Saya mohon agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.

Kebijakan darurat ini diharapkan dapat mempermudah pasokan BBM untuk distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana yang selama ini terkendala gangguan jaringan dan sulitnya akses menuju lokasi terdampak.

Bahlil menyatakan bahwa stok BBM dan elpiji di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebenarnya masih dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, hanya saja terkendala pada akses jalur darat ke SPBU.

Maka dari itu, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (Persero) mengalihkan jalur distribusi BBM dan LPG melalui laut dan udara.

Selain itu, dilakukan penambahan mobil tangki BBM serta personel pengangkutan untuk mempercepat pengiriman. "Sekarang kita pakai cara, ada beberapa yang pakai pesawat, ada beberapa juga yang pakai rakit. Kayak di Aceh, di Bireuen itu kita rakit. Untuk muat, naik," ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memberikan relaksasi operasional agar alokasi BBM dapat dipindahkan antar-kabupaten/kota dalam provinsi yang sama bila diperlukan, menyesuaikan perubahan jalur akses yang timbul pasca-bencana.