APBD Kepri 2026 turun, Aman minta Pemprov maksimalkan potensi labuh jangkar

KEPRI POST – Menyusutnya APBD Kepri 2026 mendorong Anggota DPRD Kepri, Aman, S.Pd, MM, untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar menggali sumber pendapatan alternatif. Salah satu potensi besar yang diusulkan adalah optimalisasi pendapatan dari labuh jangkar.

Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kepri tersebut menjelaskan bahwa penurunan APBD dari sekitar Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menyempitkan ruang fiskal daerah dan berpotensi menunda sejumlah program pembangunan.

“Kepri harus menggali pendapatan dari sumber lain akibat pemotongan dana transfer. Salah satunya melalui pengelolaan labuh jangkar. Potensinya sangat besar karena banyak kapal hilir mudik di perairan Kepri,” ujarnya.

Aman menegaskan bahwa Kepri memiliki peluang hukum untuk mengoptimalkan pengelolaan labuh jangkar. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai.

Namun, potensi ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh daerah karena pendapatan dari labuh jangkar saat ini masih masuk ke kas pemerintah pusat. Selain itu, tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan juga menjadi kendala.

“Saat ini, kami dari DPRD bersama Pemprov Kepri sedang memperjuangkan pengelolaan yang lebih optimal. Jika berhasil, kontribusinya terhadap pendapatan daerah bisa mencapai sekitar Rp1,1 triliun,” jelas Aman.

Potensi pendapatan tersebut diperkirakan berasal dari enam titik utama labuh jangkar di Kepri. Yakni Tanjungbalai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, dan Batuampar.

Saat ini, sebagian besar titik tersebut dikelola oleh Kementerian Perhubungan, sementara sebagian lainnya di bawah pengelolaan Pemprov Kepri melalui BUMD. 

Optimalisasi pengelolaan diharapkan dapat menutupi defisit fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Kepri. ***