Angka PHK di Jabar Tembus 15.657 Kasus Sepanjang Januari hingga Oktober, Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya

menggapaiasa.comAngka PHK di Jabar beberapa waktu lalu sempat ramai jadi sorotan. Pasalnya PHK di Jabar rupanya tembus hingga 15.657 kasus yang membuat Dedi Mulyadi ditanyai alasan di baliknya.

Pasalnya, angka PHK di Jabar itu masuk dalam hal yang harusnya juga diperhatikan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara.

Ya, pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jabar disebut Dedi terjadi tak lepas dari pengaruh jumlah industri dan populasi penduduk yang besar. Sepanjang kurun waktu Januari-Oktober 2025, angka PHK di Jabar mencapai 15.657 kasus.

Hal itu pun diungkap Dedi membuat angkanya terlihat besar karena perusahaan yang berada di Jabar juga lebih banyak di banding daerah-daerah lain.

"Bahwa PHK memang kan kalau Jawa Barat itu kan jumlah perusahaannya banyak. Karena jumlah perusahaannya banyak.

Otomatis kalaupun ada PHK angkanya pasti tinggi, beda dengan daerah yang perusahaannya sedikit," ungkap Dedi Mulyadi dikutip menggapaiasa.comdari Kompas.com, Selasa (2/12/2025).

Kendati demikian, Dedi sudah mencoba mendorong Pemprov Jabar untuk pecepatan industri. Yang mana hal itu diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru dalam jumlah lebih besar.

Dedi juga memberikan contoh saat ini di Jabar ada perusahaan asal China yang yang melakukan groundbreaking pabrik baru di Kabupaten Karawang. Alhasil hal itu diperkirakan bisa menyerap sampai 3 ribu pekerja.

Tak berhenti sampai di situ, terdapat pula investasi perusahaan lain yang mengarah ke Sukra, Kabupaten Indramayu.

Dimana akan ada proyek proyek 1.000 hektar dan kebutuhan tenaga kerja lebih dari 20 ribu orang.

"Tadi malam saya bertemu lagi ada perusahaan dari Tiongkok juga akan membangun di kawasan Sukra, jumlahnya 1.000 hektar.

Nanti rekrutmen karyawannya lebih dari 20.000 orang. 15.000 itu nanti ke depan akan ter-recovery dengan tumbuhnya lapangan kerja baru," imbuh Dedi Mulyadi.

 

Sementara itu terkait angka PHK di Jabar yang tembus hingga 15.657 kasus, Pemprov Jabar juga mengaku sudah meluncurkan aplikasi untuk membantu mengatasi hal tersebut. Yakni dengan membuat aplikasi bernama Nyari Gawe.

Dimana dalam aplikasi itu dirancang untuk membantu calon pencari pencari kerja dan perusahaan serta memutus praktik percaloan tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka juga mengaku pemerintah akan ikut turun tangan.

Yakni memberikan stimulan, penyederhanaan perizinan, dan percepatan infrastruktur bagi dunia usaha.

"Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja juga terus dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri," tandas I Gusti Agung dikutip dari Tribunnews.com. (*)