Anggaran Program Prioritas Prabowo Tahun Depan Tembus Rp 2.567 Triliun

PEMERINTAHAN Prabowo Subianto menyiapkan anggaran untuk sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, kesehatan hingga pendidikan di 2026. Alokasi yang disiapkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun depan sebesar Rp 2.567,9 triliun.

Dana tersebut sekitar 66 persen dari total belanja negara yang ditetapkan. “Di tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp 2.567,9 triliun dari anggaran Rp 3.842 triliun,” ucap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam paparannya dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Pusat, 1 Desember 2025.

Airlangga merinci program itu terdiri dari ketahanan pangan lewat pengadaan beras Bulog dengan anggaran Rp 164,4 triliun. Kemudian, ketahanan energi dengan subsidi energi sebesar Rp 402,4 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk program MBG Rp 335 triliun pada tahun depan. Alokasi ini jauh lebih tinggi dibanding anggaran MBG tahun ini yang sebesar Rp 71 triliun. Tahun depan, MBG ditargetkan menjangkau sekitar 80 juta penerima sampai bulan Mei atau Juni. “Makan Bergizi Gratis yang per hari ini sudah 44 juta masyarakat dan anak-anak sekolah yang menikmati itu tahun depan dianggarkan Rp 335 triliun,” ujar Airlangga.

Selanjutnya adalah program pendidikan yang dianggarkan Rp 757,8 triliun. Dana diberikan untuk sekolah-sekolah unggulan, sekolah rakyat dan juga untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan. Sedangkan anggaran untuk kesehatan dialokasikan sebesar Rp 244 triliun.

Pembangunan koperasi dan UMKM dianggarkan Rp 181,8 triliun. Lalu untuk pertahanan Rp 424 triliun dan akselerasi investasi perdagangan global Rp 57,7 triliun. Selain itu, anggaran belanja menurut Airlangga juga dialokasikan untuk beberapa kegiatan termasuk untuk insentif sektor perumahan seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sampai tahun 2027. Sehingga dapat mengurangi backlog perumahan. Pemerintah juga mengediakan kredit usaha rakyat (KUR) perumahan sebesar Rp130 triliun.

Pada kesempatan tersebut Airlangga meminta dukungan Kadin untuk membantu program-program tersebut tetap berjalan. “Jadi ini semua angka yang besar yang kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang terkait dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp 3.842,7 triliun dan pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp 3.153,6 triliun, sehingga defisit ditargetkan Rp 689,2 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).