AHY: Perhitungan sementara, butuh Rp51 triliun untuk pulihkan infrastruktur Sumatera

menggapaiasa.com.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra, kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY itu mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan estimasi tersebut mencakup penanganan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul, dan air baku, infrastruktur air bersih serta sanitasi (cipta karya), serta prasarana sosial strategis seperti sekolah, madrasah, dan rumah ibadah.

Menurut AHY, perhitungan rinci masih terus diperbarui seiring pemutakhiran data kerusakan di lapangan sehingga nilai kebutuhan anggaran berpotensi berubah mengikuti hasil asesmen teknis di masing-masing lokasi terdampak.

“Ini perhitungan awal yang masih bisa berkembang, agar kita punya gambaran kebutuhan anggaran sehingga proses pemulihan bisa disiapkan sejak dini,” ujar dia.

Lebih lanjut, AHY mengatakan pemerintah akan mengkaji berbagai sumber pendanaan agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan paralel dengan penanganan darurat yang masih berlangsung di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa ketika fase tanggap darurat mulai beralih, rencana dan pembiayaan pemulihan sudah siap sehingga masyarakat tidak menunggu kepastian perbaikan infrastruktur dan rumah mereka,” kata AHY.

Di sisi permukiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau yang biasa dipanggil Ara menyampaikan terdapat sekitar 112.551 unit rumah terdampak di tiga provinsi yang akan ditangani melalui kombinasi perbaikan, pembangunan kembali, dan relokasi ke kawasan yang lebih aman.

“Data kerusakan kami bagi menjadi kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut. Biaya penanganannya tentu berbeda-beda, sehingga kami perlu memastikan datanya benar-benar sama dulu sebelum menyusun rencana anggaran dan teknis rekonstruksi,” kata Ara.

Ia menegaskan survei lapangan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah dan kebutuhan relokasi memerlukan waktu karena mencakup ratusan ribu unit, sekaligus penentuan lokasi relokasi dan skema pembangunan rumah baru di lahan yang aman.

Seorang ibu menggendong dua anaknya melintasi banjir di Kampung Rambutan, Desa Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kamis (4/12/2025). - (menggapaiasa.com/Edwin Dwi Putranto)

Potensi Klaim Asuransi 

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memicu potensi klaim asuransi mencapai hampir Rp1 triliun atau tepatnya sekitar Rp967,03 miliar menurut data hingga 10 Desember 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan berdasarkan laporan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), potensi klaim asuransi properti mencapai Rp492,53 miliar, sedang potensi klaim asuransi kendaraan bermotor sekitar Rp74,50 miliar.

"Sedangkan konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (BMN) melaporkan adanya potensi klaim sebesar Rp400 miliar," kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu untuk asuransi jiwa, lanjutnya, sampai saat ini masih terus dilakukan pemantauan terhadap kondisi di lapangan. Angka-angka tersebut masih bersifat sementara dan masih akan terus bergerak seiring proses pendataan dari lapangan.

Tidak hanya asuransi komersial, ia juga memastikan pengelolaan asuransi dan jaminan sosial tetap berjalan dengan baik di tengah masa pemulihan pascabencana saat ini.

BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, maupun Asabri terus melakukan monitoring dan pendataan terhadap para peserta program yang terdampak bencana.

“Sebagai contoh, Asabri telah menyelesaikan pembayaran santunan pada ahli waris prajurit TNI yang gugur dalam tugas penanganan bencana,” ujarnya.

Ogi menyatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh perusahaan asuransi untuk menyederhanakan proses klaim dari nasabah yang terdampak bencana dan proaktif memberikan informasi kepada para pemegang polis.

"OJK meminta industri melakukan stress test untuk memastikan kinerja keuangan dan operasional tetap terjaga, sekaligus memastikan hak pemegang polis dipenuhi melalui proses klaim yang cepat, transparan, dan sesuai ketentuan," tuturnya.

Meskipun beban klaim diprediksi meningkat, pihaknya optimis ketahanan dan kinerja industri asuransi nasional akan tetap terjaga.

“Industri telah mempersiapkan diri melalui proteksi reasuransi untuk risiko bencana, cadangan teknis yang memadai, dan pengelolaan permodalan yang pada umumnya masih berada di atas ketentuan minimum,” ucap Ogi.