Tindaklanjuti Instruksi Kemendagri, Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

PESAWARAN INSIDE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat tindak lanjut Instruksi Kementerian Dalam Negeri terkait antisipasi bencana hidrometeorologi, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (21/11/2025).

 

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan dihadiri unsur perangkat daerah, perwakilan BMKG, serta pemangku kepentingan kebencanaan. Pertemuan ini menindaklanjuti surat Kemendagri tertanggal 17 November 2025 mengenai komitmen pemerintah daerah dalam penguatan mitigasi bencana hidrometeorologi, berdasarkan perkembangan cuaca dan iklim nasional yang disampaikan BMKG.

 

Dalam pemaparannya, BMKG memperkirakan wilayah selatan Indonesia, termasuk Lampung, akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada November 2025–Januari 2026. Selain itu, BMKG mengidentifikasi bibit Siklon Tropis 97S di Laut Timor dan sirkulasi siklonik di Samudera Hindia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi mencapai 2,5–4 meter di perairan selatan Indonesia, termasuk perairan Lampung.

 

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya, penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, pelaksanaan Apel Siaga Bencana, pendataan wilayah rawan serta mitigasi dini, pemantauan cuaca secara berkala, dan penyampaian informasi real time berbasis data kebencanaan.

 

Kepala BPBD Lampung bersama perwakilan BMKG, Basarnas, TNI-Polri, serta Bulog turut memaparkan kesiapan masing-masing instansi dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.

 

Sekdaprov Marindo menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait. Menurutnya, perencanaan, koordinasi, serta kesiapan anggaran dan sarana prasarana harus dipastikan sejak dini.

 

“Saya melihat semua kesiapan dari berbagai instansi sudah baik. Semua memiliki gambaran mengenai langkah yang harus dilakukan,” ujarnya.

 

Ia meminta seluruh OPD melakukan konsolidasi internal dan memastikan seluruh langkah mitigasi sejalan dengan arahan Kemendagri. Marindo juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, mengingat wilayah terdampak berada pada level daerah.

 

“Pastikan koordinasi dengan kabupaten. Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Provinsi harus mengingatkan apa saja yang perlu dipersiapkan, termasuk kebutuhan bantuan dari BNPB, Basarnas, maupun Bulog,” tegasnya.

 

Marindo turut mendorong pelaksanaan simulasi kebencanaan secara rutin guna meningkatkan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Ia mengapresiasi sejumlah simulasi yang telah digelar oleh berbagai pihak, termasuk Polda dan Basarnas, sebagai bagian penting dari upaya penanganan darurat.

 

“Semua sudah memahami prosedur penanganan. Tinggal memastikan kesiapan personel, termasuk kesiapan psikologis ketika menghadapi situasi darurat,” tuturnya. ***