Musyawarah Majelis Sunda Gelar Rapat Tahunan di Gedung Sate, Hadirkan Para Tokoh Kunci

KORAN-PIKIRAN RAKYAT – Musyawarah Majelis Sunda (MMS) akan menggelar Musyawarah Tahunan II, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu 22 November 2025. Sejumlah tokoh, khususnya dari etnis Sunda direncanakan akan hadir.

Ketua Badan Panata Gawe MMS Andri Perkasa Kantaprawira menyebutkan, para tokoh yang dijadwalkan ha­dir, antara lain Wakil Men­teri Dalam Negeri Komjen Pol Purn Akhmad Wiyagus, Menteri Koperasi Fery Juliantono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Pen­didikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mul­yadi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, dan Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa.

Kemudian, turut hadir pula Presidium Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah, Pini­sepuh Laksamana Purn Ade Supandi, Pinisepuh MMS se­kaligus Ketua Perkumpulan Urang Banten Irjen Pol Purn Taufiequrachman Ruki, dan Pinisepuh Komjen Polisi Purn Adang Darajatun.

Tak hanya itu, undangan lain yang rencananya hadir ada­lah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berasal dari Bogor, Menteri Investasi sekaligus CEO Da­nantara Rosan Perkasa Ros­lani asal Majalengka, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Banten Andra Soni. Lalu, anggota DPR lintas fraksi, perwakilan 35 rektor, serta dari kalangan TNI/Polri.

"Musyawarah Tahunan MMS adalah forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan kebudayaan yang selaras dengan kebutuhan ma­syarakat. Rekomendasi stra­tegis akan disampaikan langsung kepada pihak terkait, khususnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan umumnya pemerintah pusat seperti Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri," ungkap Andri, Jumat 21 November 2025.

Andri mengatakan, mus­yawarah tahunan MMS bukan sekadar seremoni. Akan tetapi, ruang strategis untuk memastikan kebudayaan menjadi fondasi utama arah pembangunan di Jawa Barat dan Indonesia. Oleh karena itu, MMS akan memberikan policy brief, rekomendasi, dan pernyataan sikap pada acara hari ini.

Adapun policy brief, rekomendasi, dan pernyataan sikap tersebut sudah dirumuskan bersama dalam Pra-Musyawarah MMS II, di Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Sabtu 15 November 2025 lalu. Ketika itu, peserta yang hadir terdiri atas panata pikir dan pi­nisepuh. Mereka antusias hadir dan bermusyawarah.

"Sejauh ini amanah para pinisepuh dan aspirasi ma­syarakat Sunda ingin itu semua diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di pemerintahan. Tujuannya budaya Sunda mampu menguatkan identitas dan martabat bang­sa dan terjadi loncatan pembangunan di Tatar Sunda dan Indonesia," kata Andri.

Empat agenda 

Andri menyebutkan, pada Pra-Musyawarah MMS II pekan lalu, ada empat agenda strategis makro bagi pembangunan Jawa Barat yang ber­hasil ditetapkan. Pertama, MMS mengkritisi pola sentralisasi fiskal yang selama ini belum sepenuhnya memberi­kan keadilan bagi Jawa Barat dan Banten. Padahal, Jawa Barat dan Banten merupakan kontributor ekonomi terbesar setelah Jakarta.

Kedua, penegasan kebudayaan sebagai fondasi jati diri, bukan sekadar peleng­kap atau dekorasi pemba­ngunan.

Ketiga, MMS memandang Sunda Raya, mencakup Jawa Barat, Banten, dan DKI Ja­karta memiliki potensi besar sebagai satu ekoregion dan kawasan ekonomi terpadu. Oleh karena itu, MMS menolak konsep aglomerasi yang mengabaikan masyarakat lo­kal, mengancam ruang hi­dup, dan merusak lingkung­an apabila dilakukan tanpa konsultasi publik.

Keempat, menyoroti aspek kepemimpinan sebagai simpul penggerak seluruh agenda perubahan. Untuk itu, perlu dibentuk segera antara lain Sunda Leadership Institute (SLI) dalam tiga level mulai umur 18 hingga 40 tahun ke atas.

Sejumlah rekomendasi pada empat agenda tersebut, di antaranya menegaskan no­men­klatur Dinas Kebudaya­an sebagai lembaga tersen­diri. Tidak sekadar menjadi embel-embel pariwisata agar kelembagaan kebudayaan memiliki otoritas dan daya kerja memadai.

Lalu, reformasi fiskal nasional untuk menjamin perimbangan keuangan yang adil bagi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Terakhir, pembukaan kembali pemekaran daerah secara selektif bagi provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi syarat khususnya di wilayah yang daya dukung fiskalnya me­madai.

"Sunda adalah kekuatan moral dan kultural yang ti­dak boleh hanya menjadi pe­nonton dalam perjalanan bangsa. Sudah waktunya Sunda kembali meneguhkan jati dirinya sebagai pilar penting kebudayaan dan peradaban Nusantara demi Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat," ujar Andri.***