Menteri Fadli Zon Tinjau Rencana Pendirian Balai Pelestarian Kebudayaan Khusus Lampung

PESAWARAN INSIDE — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon meninjau lokasi rencana pembangunan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Khusus Lampung di Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 36, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Jumat (21/11/2025).

 

Menteri Fadli mengatakan Lampung memiliki kekayaan budaya yang besar, baik berupa situs sejarah maupun warisan budaya takbenda. Karena itu, keberadaan balai khusus dinilai mendesak agar pemajuan kebudayaan di daerah tersebut dapat berjalan lebih fokus dan tidak lagi bergantung pada wilayah kerja provinsi lain.

 

“Kami berharap balai pelestarian kebudayaan ini menjadi bagian penting dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya Lampung. Mulai dari situs peninggalan sejarah hingga seni kontemporer, termasuk budaya digital, musik, film, dan seni tradisional,” ujar Fadli.

 

Ia juga menyoroti peningkatan akses terhadap Dana Indonesiana, yang kini menjangkau sekitar 2.800 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Melalui balai tersebut, Fadli mendorong komunitas seni, sanggar, dan pelaku budaya di Lampung untuk lebih aktif memanfaatkan skema pendanaan tersebut melalui mekanisme terbuka yang telah disediakan pemerintah.

 

Dana Indonesiana merupakan dana abadi kebudayaan yang dikelola Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana ini dialokasikan untuk mendukung program pemajuan kebudayaan bagi pelaku budaya perorangan, komunitas, maupun lembaga.

 

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyambut positif rencana pendirian balai tersebut. Ia menilai keberadaan BPK Khusus Lampung akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat agenda pemajuan kebudayaan.

 

Pemprov Lampung berharap rencana pembangunan balai ini segera diikuti langkah konkret, termasuk pemetaan potensi budaya dan pendampingan komunitas di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan memperkuat ekosistem kebudayaan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan para pelaku budaya.***