Indonesia Tegaskan Komitmen Iklim di COP30, Kelompok Masyarakat Sipil Titip Sejumlah Catatan

menggapaiasa.com, BERLIN - Indonesia kembali menegaskan komitmen terhadap aksi iklim global pada Conference of Parties ke-30 (COP30) yang berlangsung di Belem hingga 21 November 2025.

Pemerintah menyatakan kesiapannya mempercepat transisi energi dan mencapai target net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat. 

Dalam pidatonya di Leader Summit COP30, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap Perjanjian Paris. 

Pemerintah menargetkan penurunan emisi hingga 1,2 gigaton CO?e pada skenario rendah atau 1,5 gigaton CO?e pada skenario tinggi pada 2035, sebagaimana tertuang dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC).

“Tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau. Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia,” kata Hashim, dalam Indonesiacop.id.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun mendatang.

Kelompok masyarakat sipil menilai langkah tersebut masih belum menjawab tantangan keadilan iklim dan perlindungan masyarakat rentan.

Pemerintah menekankan aspek inklusivitas, tetapi sejumlah aktivis Indonesia di COP30 menilai pendekatan tersebut masih jauh dari implementasi.

“Keberpihakan pemerintah masih dipertanyakan selama fosil dan nikel tidak dikeluarkan dari skema transisi energi berkeadilan,” ujar GIS Analyst dari Trend Asia, Masagus Achmad Fathan Mubina, Senin (17/11).

Dia menilai komitmen keadilan iklim tidak akan bermakna tanpa perlindungan bagi masyarakat yang terdampak, terutama terkait proyek bioenergi yang dijalankan tanpa mekanisme Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Perwakilan Greenpeace Indonesia asal Papua, Rosi Yow, mempertanyakan transparansi pemerintah. Ia menilai keberadaan industri ekstraktif sebagai sponsor Paviliun Indonesia di COP30 bertolak belakang dengan seruan pemerintah soal transisi energi.

“Di pembukaan COP30 Indonesia menyampaikan target transisi energi, tapi industri yang mengambil keuntungan dari eksploitasi mineral justru menjadi sponsor,” katanya.

Rosi juga mengkritisi rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan iklim nasional.

Di sisi lain, kelompok pemuda dari Climate Rangers, Fadilla Miftahul, menilai negosiasi Indonesia di COP30 masih terlalu berhati-hati dan belum mencerminkan urgensi krisis.

“Pembahasan masih berkutat pada perdagangan karbon yang hanya memindahkan emisi, bukan menguranginya. Ini akan berdampak pada generasi yang akan datang,” ujar Fadilla.

Sebagai bentuk partisipasi generasi muda, Fadilla menyerahkan National Children and Youth Statement (NYS) kepada Ketua Delegasi Indonesia.

Dokumen tersebut merupakan hasil konsensus ribuan pemuda dari lebih dari 150 negara, menyerukan transisi energi yang adil, pendanaan iklim tanpa utang, serta keterlibatan bermakna bagi kelompok muda dan masyarakat rentan.

Climate Rangers menjadi satu-satunya organisasi pemuda dari Indonesia yang memastikan aspirasi anak muda masuk dalam NYS dan menjadi bagian dari mandat global COP30.

“Dokumen ini adalah pernyataan penolakan kami sebagai generasi yang mewarisi krisis,” tegasnya. (esy/jpnn)