Gus Yahya Diminta Mundur, Bendahara PBNU: Kami Tunggu Surat Pengurus Syuriyah

BENDAHARA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sumantri Suwarno menunggu pernyataan resmi dari Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mengenai hasil rapat harian Syuriyah PBNU. Ia tidak dapat memastikan hasil rapat iitu karena jajaran PBNU belum mendapat surat resmi dari Rais Aam Miftachul Akhyar maupun dari anggota Syuriyah lainnya.

"Saya tidak bisa menanggapi seberapa kuat autentikasi dari dokimen ini. Jadi, soal keasliannya tentu kami tunggu saja sampai ada pernyataan resmi dari Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar," kata Sumantri saat dihubungi, pada Jumat malam, 21 November 2025.

Pada Jumat malam, beredar petikan surat yang berisi kesimpulan hasil rapat harian Syuriyah PBNU di kalangan awak media serta di media sosial. Sesuai dengan petikan surat yang berisi hasil rapat yang berjudul "Risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama", rapat itu digelar di Hotel Aston Jakarta, pada Kamis, 20 November 2025.

Dalam surat ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, pada Jumat, 21 November 2025 itu, terdapat dua poin penting hasil keputusan rapat. Yaitu, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriyah PBNU tersebut. Jika Yahya Staquf tidak mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Rapat harian itu dihadiri oleh 37 orang dari total 53 pengurus harian Syuriyah PBNU. Di dalam surat itu disebutkan bahwa peserta rapat menilai kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tindakan itu juga bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

Menurut Syuriyah PBNU, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber kontroversial di tengah isu genosida Israel dianggap melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 khususnya Pasal 8 huruf a mengenai pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU.

Di dalam surat itu tidak disebutkan nama narasumber tersebut. Tapi AKN NU memang pernah mengundang peneliti Zionis Peter Berkowitz di kantornya, di Jakarta, pada pertengahan Agustus 2025. Berkowitz beberapa kali menerbitkan buku yang isinya mendukung Israel.

Setelah kedatangan Peter Berkowitz itu berpolemik, Yahya Cholil Staquf mengklarifikasinya. Ia mengaku tidak mengetahui jika Berkowitz kerap membela gerakan Zionis di Palestina. Selama mengenal Berkowitz hampir lima tahun, kata dia, belum pernah ada pembahasan mengenai hal itu.

"Jadi, saya mohon maaf sekali kepada masyarakat bahwa saya membuat keputusan tanpa pertimbangan yang teliti dan lengkap terkait Peter Berkowitz ini," kata dia, beberapa waktu lalu.

Adapun mengenai hasil rapat Syuriyah PBNU tersebut, Sumantri Suwarno, mengaku jajarannya belum menerima dokumen resmi surat tersebut. Ia mengatakan hasil rapat Syuriyah PBNU biasanya dikomunikasikan kepada Ketua Umum PBNU.

Ia menegaskan, jika memang dokumen itu asli, PBNU memiliki mekanisme dan aturan internal. Menurut dia, Syuriyah PBNU memang memiliki kewenangan. Namun, kata dia, biasanya Syuriyah PBNU akan melakukan tabayun kepada para pihak, seperi para kiai maupun PBNU.

"Karena NU ini bukan hanya miliknya Rais Aam atau milik Ketua Umum PBNU, atau milik PBNU, tapi milik jemaah Nahdlatul Ulama secara luas," ujar Sumantri.

Sumantri menjelaskan, dalam budaya NU, ketika muncul krisis, ada upaya bertemu baik secara formal maupun informal antara kedua pihak. Pertemuan itu untuk mengklarifikasi berbagaii persoalan.

"Kami diajarkan para kiai untuk tabayun. Jadi, saya kira juga akan melakukan tabayun sebelum mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategi seperti ini," kata dia.

Ia pun menyayangkan jika ada langkah pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Staquf. Sumantri menilai, tindakan itu menunjukkan ketidakmampuan semua pengurus dalam mengelola dinamika internal lembaga.

"Ini menunjukkan ketidakmampuan kami semua di jajaran pengurus dalam mengelola dinamika," katanya.

Ia juga menyinggung agenda muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar dalam satu tahun ke depan. Sehingga, ia menilai persoalan internal lembaga seharusnya dapat dibicarakan secara baik, kecuali jika ada keinginan terselubung di baliknya.

"Tapi tentu berbeda kalau ada niat-niat terselubung. Pokoknya harus diganti. Nah itu tentu saya tidak bisa menduga-duga apa sebenarnya maksud tersebut," ujar Sumantri.