COP30 Jadi Momentum Indonesia Perkuat Integritas Karbon dan Cegah Manipulasi Pasar

KILAS KLATEN - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tengah mengkaji sanksi terhadap pelanggaran dalam perdagangan karbon.

Kajian ini dilakukan karena perdagangan karbon masih rawan disusupi penipuan yang dapat merusak integritas lingkungan.

Dampaknya tidak hanya pada ekosistem, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial bagi investor dan menurunkan kepercayaan publik.

Pemerintah menilai hal ini sebagai ancaman serius bagi stabilitas pasar karbon yang sedang dibangun.

Oleh sebab itu, penguatan aspek hukum dinilai sangat penting agar pasar karbon tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Langkah ini juga dianggap sebagai upaya konkret menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap komitmen Indonesia.

Negara Perkuat Tata Kelola untuk Cegah Manipulasi Pasar Karbon

Pemerintah terus memperbaiki sistem tata kelola nilai ekonomi karbon agar tidak dimanfaatkan oleh jaringan manipulatif.

Kekhawatiran akan praktik kejahatan terorganisasi membuat pengawasan terhadap pasar karbon semakin dipertegas.

Langkah-langkah pengamanan ini diharapkan mampu menciptakan pasar karbon yang transparan dan bebas dari kepentingan terselubung.

Selain itu, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap aktivitas perdagangan karbon tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Penguatan sistem juga menjadi strategi utama Indonesia untuk menunjukkan keseriusan dalam mengurangi emisi.

Dengan tata kelola yang lebih kuat, pasar karbon dalam negeri diharapkan menjadi lebih dipercaya baik oleh pelaku lokal maupun internasional.

Membangun Integritas Karbon Butuh Waktu dan Upaya

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa membangun kredibilitas karbon bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu singkat.

"Membangun integritas dan kredibilitas karbon tidaklah semudah membalikkan tangan. Perlu banyak waktu, banyak upaya agar orang percaya bahwa karbon kita punya integritas memadai sebagaimana Perjanjian Paris," kata Hanif Faisol Nurofiq.

Ia menjelaskan bahwa kepercayaan internasional terhadap karbon Indonesia harus dibangun secara konsisten.

Pemerintah terus memastikan standar dan verifikasi dilakukan secara ketat demi menjaga kualitas.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia siap memenuhi tuntutan global terkait pasar karbon.

Keseriusan ini juga menjadi modal penting dalam proses transisi energi.

Target Transaksi 90 Juta Ton CO2 Senilai Rp16 Triliun di COP30

Pada COP30, pemerintah menargetkan transaksi hingga 90 juta ton CO2 melalui perdagangan karbon.

Nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai Rp16 triliun selama konferensi berlangsung.

Target ini menunjukkan ambisi besar Indonesia dalam memaksimalkan potensi ekonomi karbon nasional.

Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH, Riza Irawan, juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji beberapa aspek terkait fraud di perdagangan karbon.

"Kami sedang mengkaji beberapa terkait dengan fraud di bidang karbon," ujarnya pada kegiatan Paviliun Indonesia di Belém, Brasil.

Kajian tersebut diharapkan mampu memperkuat payung hukum agar pelanggaran serupa dapat dicegah sejak awal.

Pemerintah ingin memastikan bahwa transaksi besar di COP30 berjalan aman dan berintegritas.

Kerja Sama dengan Norwegia Jadi Bukti Dunia Percaya Karbon Indonesia

Di COP30, Indonesia menandatangani kerja sama perdagangan karbon dengan pemerintah Norwegia melalui PT PLN dan GGGI.

Dalam perjanjian itu, GGGI sepakat membeli 12 juta ton CO2 dari proyek-proyek energi terbarukan PT PLN.

Kesepakatan ini dipandang sebagai bukti kepercayaan internasional terhadap kualitas karbon Indonesia.

Menteri Hanif menyebut bahwa dunia semakin menyadari integritas karbon Indonesia.

"Teman-teman internasional semakin percaya dengan integritas dan kredibilitas karbon kita," kata Menteri Hanif Faisol Nurofiq.

Kerja sama ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan karbon global.

Dengan peluang tersebut, pemerintah berharap Indonesia semakin dikenal sebagai negara yang serius dalam mitigasi perubahan iklim.***