Bantah Hanya Jalan-jalan, Walikota Tanjungpinang Klaim Lobi DPR untuk Pembiayaan Proyek Strategis

KEPRI POST - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang secara aktif memperjuangkan pembiayaan sejumlah proyek strategis melalui lobi politik ke DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan dukungan anggaran dari APBN guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang vital bagi masyarakat.

Inisiatif ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menyusul kunjungan kerja Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, ke kompleks parlemen di Jakarta. Kunjungan tersebut berhasil mendapatkan respons positif dan komitmen dukungan politik serta pembiayaan.

“Alhamdulillah, pak wali mendapat respons positif berupa dukungan kebijakan dan pembiayaan dari APBN untuk beberapa pembangunan prioritas,” ujar Teguh pada Jumat (21/11/2025).

Daftar Proyek Strategis yang Diperjuangkan

Berikut adalah sejumlah proyek prioritas yang diusulkan oleh Pemko Tanjungpinang untuk mendapatkan pendanaan pusat:

1. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Sedang dipertimbangkan untuk dibangun di kawasan kantor Dinas PUPR atau di lahan seberang Kantor Camat Bukit Bestari.

2. Revitalisasi Lapangan Sulaiman Abdullah

Mengembalikan fungsi dan meningkatkan kualitas ruang publik bagi masyarakat.

3. Pembangunan Kolam Retensi

Sebagai langkah konkret penanggulangan banjir di wilayah kota.

4. Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)

Untuk menunjang aktivitas olahraga dan kesehatan warga.

5. Pembangunan Jembatan Toca

Proyek infrastruktur yang akan meningkatkan konektivitas antar-wilayah.

Bukti Komitmen dan Langkah Konkret Ke Depan

Teguh menegaskan bahwa keberhasilan lobi ini merupakan bukti nyata komitmen Wali Kota dalam memacu pembangunan.

“Ini membantah isu-isu negatif yang mengatakan kunjungan Wali Kota ke Jakarta hanya untuk jalan-jalan. Justru sebaliknya, beliau bekerja keras membuka akses pendanaan bagi pembangunan kota,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota telah memerintahkan seluruh dinas teknis untuk segera mempersiapkan dokumen pendukung. Dokumen-dokumen krusial seperti sertifikat lahan, Detail Engineering Design (DED), dan kelengkapan administrasi lainnya harus disiapkan dengan cepat.

“Dokumen harus cepat disiapkan agar kita tidak kehilangan momentum dukungan APBN ini,” tutup Teguh. ***