AMSI Desak Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Banjir Besar Sumatera dan Prioritaskan Transparansi Penanganan - MENGGAPAI ASA

AMSI Desak Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Banjir Besar Sumatera dan Prioritaskan Transparansi Penanganan

Layar Berita — Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Sabtu sore, 29 November 2025, bencana tersebut mengakibatkan 303 orang meninggal dunia dan 279 orang dilaporkan hilang.

Melihat skala kerusakan yang masif, mulai dari ribuan rumah rusak, kelangkaan bahan pangan, hingga terputusnya komunikasi dan transportasi, AMSI mendesak Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah cepat, terukur, dan terintegrasi dalam penanganan darurat.

AMSI menilai bencana lintas provinsi ini telah menyebabkan kelumpuhan aktivitas masyarakat dan layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara terpusat dan menyeluruh.

Enam Desakan Utama AMSI kepada Pemerintah

  • Pembentukan Pusat Komando Penanganan Cepat Bencana

Pemerintah diminta segera membuka pusat komando di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan otoritas penuh untuk menggerakkan seluruh unsur kementerian dan lembaga.

  • Pengerahan Personel Gerak Cepat

Tim terpadu BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas harus difokuskan untuk membuka akses jalan, memulihkan jaringan komunikasi, dan menjangkau wilayah masih terisolasi. Sejumlah jalur strategis, seperti Sidempuan–Sibolga, Sipirok–Medan, dan jalur perbatasan Sumut–Aceh, terputus total.

  • Percepatan Distribusi Logistik via Udara

Mengingat banyaknya jalur darat lumpuh, AMSI menekankan pentingnya penyaluran bantuan dari udara untuk menjangkau daerah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

  • Pengoperasian Dapur Umum Darurat

Pemerintah diminta memaksimalkan dapur umum berbasis mobile kitchen (MBG) milik TNI, Polri, dan BNPB. Hal ini penting karena kelangkaan pangan dan lonjakan harga, seperti cabe yang naik dua kali lipat di Padang Sidempuan.

  • Konsolidasi Data Nasional Bencana

Data korban dan kerusakan harus terintegrasi antarprovinsi agar tidak terjadi penanganan parsial.

  • Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga

AMSI menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian PU, Kominfo, Kemenkes, dan lembaga terkait untuk penanganan infrastruktur darurat, komunikasi, dan layanan medis.

Sorotan AMSI: Kerusakan Lingkungan Memperparah Dampak Bencana

AMSI menegaskan bahwa bencana ini tidak semata-mata dipicu faktor alam seperti curah hujan ekstrem atau Siklon Tropis Senyar. Dampak bencana semakin parah akibat:

  • Kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi, alih fungsi lahan, dan indikasi pembalakan liar yang terlihat dari temuan gelondongan kayu di sejumlah daerah.
  • Industri ekstraktif yang tidak taat regulasi, terutama yang mengurangi area resapan dan merusak hutan.

AMSI menyerukan agar investigasi komprehensif dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah kejadian serupa.

Media Menjadi Tulang Punggung Informasi di Tengah Krisis

AMSI menegaskan pentingnya kehadiran media arus utama sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan bencana. Kondisi telekomunikasi yang lumpuh—termasuk padamnya listrik dan hilangnya sinyal yang memaksa penggunaan perangkat Starlink—menjadikan media lokal dan nasional sumber informasi vital.

Banyak jurnalis dan karyawan media di wilayah terdampak juga menjadi korban langsung. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, puluhan pekerja media mengalami kerusakan rumah, terisolasi, dan kekurangan BBM untuk operasional peliputan.

AMSI mencatat wilayah terdampak mencakup:

  • 14 kabupaten/kota di Aceh
  • 5 kabupaten/kota di Sumatera Utara
  • 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat

Kondisi darurat diperkirakan berlangsung 2–3 hari ke depan sehingga bantuan segera, khususnya kebutuhan dasar dan akses komunikasi, harus diprioritaskan.

Seruan Akhir AMSI

AMSI mendesak Pemerintah Pusat dan BNPB untuk memberikan akses prioritas bagi jurnalis di wilayah terisolasi, termasuk dukungan logistik makanan, BBM, dan fasilitas komunikasi darurat agar proses peliputan tetap berjalan.

“Seruan ini kami tujukan sebagai rekomendasi untuk mempercepat penanganan bencana banjir besar Sumatera agar korban dapat ditangani secara optimal,” tulis Pengurus Nasional AMSI, Wahyu Dhyatmika (Ketua Umum) dan Maryadi (Sekretaris Jenderal). AMSI menutup pernyataannya dengan doa bagi seluruh korban: #PrayForSumatera.***

Posting Komentar untuk "AMSI Desak Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Banjir Besar Sumatera dan Prioritaskan Transparansi Penanganan"