7 Terminal Kena Dampak Banjir Bikin Layanan Bus Aceh-Sumatera Utara Lumpuh

KEMENTERIAN Perhubungan mencatat tujuh terminal dan sejumlah fasilitas transportasi darat di Aceh dan Sumatera Utara terdampak banjir besar yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini menyebabkan layanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) rute Banda Aceh–Medan terhenti total sejak 25 November 2025.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah penanganan darurat. Salah satunya dengan membuka posko kemanusiaan di sejumlah Terminal Tipe A yang tidak terdampak banjir untuk menampung warga yang mengungsi.

“Beberapa terminal yang masih berfungsi kami jadikan lokasi pengungsian sementara. Kami juga mengalokasikan bantuan untuk kebutuhan warga terdampak,” kata Aan di Jakarta, Sabtu, 29 November 2025.

Selain menyiapkan tempat evakuasi, Kementerian Perhubungan mengerahkan petugas untuk membuka jalur alternatif dan melakukan pendataan kerusakan fasilitas keselamatan transportasi darat. Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Papuyu juga disiagakan apabila diperlukan untuk evakuasi tambahan.

Aan meminta seluruh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayah terdampak untuk memperbarui informasi kondisi terminal, akses jalan, dan layanan transportasi melalui media sosial agar publik mendapatkan informasi yang akurat.

Sejumlah fasilitas transportasi yang terkena dampak banjir meliputi Pelabuhan Penyeberangan Singkil; Terminal Tipe A Lhokseumawe; Terminal Tipe A Langsa; Terminal Tipe A Amplas; Terminal Tipe A Pinang Baris; Terminal Tipe A Sibolga dan Terminal Tipe A Tarutung.

Menurut Aan, kerusakan yang terjadi beragam mulai dari padamnya listrik, gangguan komunikasi, minimnya pasokan air bersih, hingga kerusakan sarana dan prasarana terminal. Selain itu, sejumlah ruas akses jalan masih terputus sehingga kendaraan umum belum bisa beroperasi.

Selain layanan bus AKAP, sejumlah trayek angkutan perintis di wilayah banjir ikut terhenti karena jalur transportasi tidak lagi dapat dilalui. “Kami terus berkoordinasi dengan BPBD, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan kondisi akses nasional dan pemulihannya,” ujar Aan.