5 Poin Surat Terbuka untuk Prabowo dari Connie: Tegaskan Status Morowali

Ringkasan Berita:

• Guru besar universitas negeri di Rusia menyoroti polemik keberadaan bandara di Morowali
• Ia yang bernama Connie itu melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo agar bertindak
• Yang ditakutkan, risiko besar akan terjadi jika bandara tersebut tidak dalam kendali negara
• Connie pun melayangkan 5 poin tuntutan agar Prabowo membuat pertimbangan

 

menggapaiasa.com - Guru besar hubungan internasional di Universitas Negeri St. Petersburg, Rusia, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, melayangkan surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keberadaan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.

Keberadaan bandara yang beroperasi di dalam komplek PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)menjadi sorotan setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara ini tidak memiliki perangkat negara baik seperti Bea Cukai dan Imigrasi.

Risikonya, akan terjadi kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi. 

Surat terbuka dalam cuplikan video itu diunggah melalui akun Instagram pribadi Prof. Connie @connierahakundinibakrie, pada kamis (27/11/2025) siang.

Connie menyatakan keprihatinannya terhadap peran negara di kawasan industri startegis Morowali.

Menurutnya, Morowali adalah sebuah kawasan yang tidak hanya memegang peranan penting dalam ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh inti dari kedaulatan data, kedaulatan industri, dan kedaulatan keamanan nasional.

Ia mempertanyakan koordinasi antarlembaga seperti (Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves), Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian, TNI, Polri, hingga Pemda, sering berjalan parsial dan tidak sistemik.

Bagi Connie, situasi ini menciptakan ruang abu-abu yang tidak boleh dibiarkan.

Connie pun mengingatkan aturan yang telah tercantum yang menurut hematnya tak dipatuhi oleh operasional bandara tersebut.

Aturan yang dimaksud mulai dari Undang-Undang Informasi Geospasial, UU Minerba, Perpres Hilirisasi hingga Perkap pengamanan objek vital.

Utamanya, Connie meminta Presiden Prabowo untuk bertindak.

Sedikitnya ada lima poin tuntutannya agar Prabowo membuat pertimbangan.

Satu di antaranya adalah menegaskan kembali Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan seadar kawasan investasi.

Berikut isi lengkap surat terbuka Connie untuk Prabowo, termasuk 5 poin tuntutan:

"ST. Peterseburg, 27 November 2025

SURAT TERBUKA

Yang Terhormat

Bapak Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia

Istana Negara

Jakarta, Indonesia

Perihal: Penguatan Kedaulatan Nasional di Kawasan Industri Strategis Morowali dan Sistem Pengawasan Negara

Dengan hormat,

Sebagai akademisi dan warga negara yang mencintai Republik ini, izinkan saya menyampaikan keprihatinan mendalam saya mengenai kondisi pengawasan negara di kawasan industri strategis.

Morowali-sebuah kawasan yang tidak hanya memegang peranan penting dalam ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh inti dari kedaulatan data, kedaulatan industri, dan kedaulatan keamanan nasional.

Morowali berkembang jauh lebih cepat daripada sistem pengawasan negara. Investiasi yang masif-baik asing maupun dosmetik-tidak diimbangi mekanisme kontrol yang tegas dan terpadu sebagaimana diperintahkan oleh:

-UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial (otoritas tunggal BIG)

-UU Minerba No. 3/2020

-Perpres 82/2022 Hilirisasi

-UU No. 34/2004 tentang TNI (pengamanan Obvitnas)

-Perkap 3/219 (pengamanan objek vital oleh Polri)

Keterlambatan negara dalam memperkuat koordinasi ini melahirkan celah strategis-mulai dari pengawasan data geospasial, keberadaan tenaga kerja asing, potensi kebocoran informasi, hingga lemahnya integrasi keamanan kawasan.

Morowali bukan hanya kawasan industri; Morowali adalah titik strategis baru dalam perebutan pengaruh global critical minerals/rare earth materials.

Ketika data geospasial, perizinan, tata ruang, dan infrastruktur digital tidak berada sepenuhnya dalam kendali negara, maka kita sedang membuka pintu risiko yang jauh lebih besar daripada sekedar persoalan ekonomi-yaitu kehilangan kendali atas jantung strategis negara.

Banyak regulasi sudah sangat jelas. Namun koordinasi antar lembaga-BIG, ESDM, Marves, Kemenperin, TNI, Polri, hingga Pemda-sering berjalan parsial dan tidak sistemik. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu yang tidak boleh dibiarkan.

Negara tidak boleh kalah cepat dari arus investasi, apalagi sapai teringgal dalam pengamanan informasi dan aset vital. Karenanya, dengan penuh hormat, saya memohon agar Bapak Presiden:

1. Menginstruksikan audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi Morowali.

2. Memperkuat peran BIG (Badan Informasi Geospasial) sebagai otoritas tunggal data geospasial, tanpa pengecualian.

3. Membangun Komandu Pengawasan Terpadu Obvitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis.

4. Merevisi mekanisme perizinan yang selama ini terlalu sektoral dan mudah diintervensi.

5. Menegaskan kembali Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan seadar kawasan investasi.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan Presiden untuk mengoreksi kelemahan struktural ini agar tidak menjadi bom waktu bagi masa depan Republik. Sebagai bangsa besar, kita tidak boleh menunggu krisis datang untuk bertindak. Morowali adalah cermin bagaimana negara harus hadir lebih cepat, tegas, dan cerdas.

Surat ini saya sampaikan bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk mengingatkan bahwa; Kelalaian terhadap objek vital adalah kelalaian terhadap kedaulatan. Dan kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan.

Semoga Bapak Presiden berkenan menjadikan seruan ini sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat kembali fonasi kedaulatan negara.

Dengan hormat,

Ttd

Prof. Connie Rahakundini Bakrie

Saint Petersburg State University."

Status Bandara Morowali

Keberadaan bandara yang beroperasi di dalam komplek PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, tengah menjadi sorotan publik.

Sebab, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara ini tidak memiliki perangkat negara baik, Bea Cukai dan Imigrasi.

Dikhawatirkan, bandara ini dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi. 

Adapun penemuan ini terjadi setelah Sjafrie dan timnya meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Kamis (20/11/2025).

"Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut," kata Sajfrie, dikutip dari Kompas TV.

Kendati demikian, Sjafrie tidak merinci perangkat negara apa saja yang disebut absen di bandara itu.

Sjafrie menyebut hal ini sebagai sebuah anomali tentang adanya bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara. 

"Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," kata Sjafrie di Morowalo, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

Sjafrie menegaskan hal ini menjadi alasan perlunya TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. 

"Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri," kata Sjafrie.

(menggapaiasa.com/ Chrysnha, Fersianus Waku)