Wabup Deddy Abdul Hamid Paparkan Keberhasilan Bolsel Tekan Angka Kemiskinan di Rakor TKPKD Sulut

PIKIRAN RAKYAT BMR– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (7/10/2025), dihadiri lintas sektor serta para kepala daerah dari seluruh wilayah Sulut.

Rakor dibuka oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., bersama Pj. Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, S.I.P., M.M., dan turut dihadiri Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, bersama bupati/wali kota se-Sulut, perwakilan BPS, dan jajaran Bappeda.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Deddy Abdul Hamid tampil memaparkan capaian serta strategi Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Bolsel menunjukkan tren menurun selama lima tahun terakhir.

 “Tahun 2024 angka kemiskinan kita berada pada 11,33 persen, dan turun menjadi 10,52 persen di tahun 2025. Penurunan ini tidak lepas dari sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa,” jelas Deddy.

Lebih lanjut, Wabup menjelaskan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Bolsel masing-masing berada pada angka 1,51 dan 0,43. Meski masih terdapat ketimpangan pengeluaran, Pemkab Bolsel terus berupaya memperkuat intervensi program berbasis masyarakat.

Menurutnya, selama periode 2023–2025, fokus alokasi dan realisasi APBDes diarahkan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan, dan penurunan stunting. Selain itu, Bolsel juga memanfaatkan alokasi insentif fiskal kinerja untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan 30 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami juga mendapatkan DAK Fisik Tematik untuk pengentasan permukiman kumuh terpadu. Melalui program ini, pemerintah menyediakan sarana air minum, sanitasi, serta perumahan layak bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Wabup Deddy Abdul Hamid turut menyampaikan keprihatinan atas kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 yang berdampak pada daerah. Ia mengungkapkan, Bolsel telah memangkas anggaran hingga 50 persen, namun masih menghadapi defisit yang berpotensi memperlambat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

“Kami berharap perhatian dan dukungan dari Pemprov Sulut, khususnya Bappeda, agar program penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota tidak terhenti di tahun 2026. Ini penting demi menjaga keberlanjutan capaian yang sudah kita raih,” tegas Deddy.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Sulawesi Utara. Ia menilai, forum seperti ini menjadi wadah strategis untuk konsolidasi dan evaluasi capaian antar daerah.

“Kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan Sulawesi Utara yang maju dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga meraih penghargaan terbaik I kategori kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2024, disusul Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dan Kota Tomohon.

Rangkaian acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Sulut dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan stunting.***