Rapor Setahun Prabowo-Gibran,ICW Soroti MBG: Cerminan Politik Patronase,Pengadaan Tak Transparan

Ringkasan Berita:

• Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto-Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sudah genap berjalan satu tahun. 
• Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk catatan kritis Indonesia Corruption Watch (ICW). 
• Menurut ICW, MBG dilaksanakan secara serampangan, dan bermasalah karena menjadi cerminan politik patronase serta sarat konflik kepentingan.

menggapaiasa.comIndonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam catatan kritis 1 tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto-Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran sudah genap setahun pada Senin (20/10/2025) hari ini, semenjak mereka dilantik sebagai RI1 dan RI2 pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sementara itu, MBG menjadi salah satu program unggulan sekaligus prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran dan diluncurkan pada awal Januari 2025.

Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan balita untuk mengatasi stunting, dengan target 20 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sentral untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan. 

Namun, dalam pelaksanaannya selama hampir 10 bulan terakhir, program MBG diwarnai sederet kontroversi, seperti maraknya kasus keracunan di berbagai daerah dan anggaran jumbo.

ICW pun menilai, pelaksanaan dan tata kelola program MBG, bersama program unggulan lain seperti Koperasi Merah Putih dan BPI Danantara, amburadul.

Dalam Catatan Kritis ICW 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis pada Senin (20/10/2025) hari ini, ICW menyebut MBG terlaksana secara serampangan, atau dengan kata lain, tanpa perencanaan yang matang.

Program ini pun berpotensi terjadi penyelewengan, pemborosan anggaran, dan pelanggaran terhadap hak warga.

Padahal, program MBG menelan anggaran antara puluhan hingga ratusan triliun rupiah.

ICW menyinggung maraknya kasus keracunan dalam program tersebut, yang telah mencapai belasan ribu orang.

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap, hingga 13 Oktober 2025 tercatat sudah ada 11.566 siswa yang menjadi korban keracunan makanan yang disajikan dalam MBG, dikutip dari Kompas.com.

Menurut ICW, pemerintah tidak mengambil langkah akuntabel atas kasus keracunan MBG di berbagai daerah di Indonesia.

Akuntabel sendiri merupakan prinsip yang berhubungan dengan transparansi kinerja dan tanggung jawab terhadap kewajiban atau tugas seorang individu, entitas, maupun lembaga.

Apalagi, pemerintah tidak menghentikan program MBG dan melakukan evaluasi, tetapi malah terus melanjutkan program tersebut tanpa koreksi yang berarti.

Politik Patronase dan Kroniisme

ICW juga menilai, program MBG bermasalah karena menjadi cerminan politik patronase, kroniisme, dan konflik kepentingan.

Patronase adalah patronase adalah dukungan atau sponsor dalam bentuk uang, jabatan, ataupun proyek dari seorang patron (elite politik atau orang berpengaruh) kepada klien (rakyat atau simpatisan) dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan status.

Definisi tersebut diambil dari glosarium The U4 Anti-Corruption Centre.

Sementara, kroniisme adalah praktik dalam birokrasi di mana posisi ditentukan oleh bukan pada kompetensi teknis, melainkan hubungan perkoncoan atau persekutuan antarkonco (teman, sahabat), dikutip dari artikel Nepotisme, Kroniisme, Dinasti yang ditayangkan di Kompas.com.

Menurut catatan ICW, sejumlah pelaksana program yang mengelola dapur MBG diduga terhubung dengan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Misalnya, tercatat sedikitnya 339 dapur dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 102 dapur oleh Kepolisian RI (Polri) hingga akhir September 2025, dengan jumlah yang diperkirakan akan terus bertambah.

Selain itu, ICW mengklaim, ada dapur MBG yang terhubung dengan politisi legislatif level nasional. 

Dengan pengelola dapur MBG yang sebagian terafiliasi dengan pendukung Prabowo-Gibran, maka akan berpotensi berdampak terhadap pengawasan program tersebut.

ICW juga menyoroti tidak transparannya rincian anggaran dan proses pengadaan MBG, di mana dasar peraturan pelaksanaan program tersebut belum kunjung dikeluarkan hingga pertengahan Oktober 2025.

Tahun Depan, Dana MBG Melonjak 5 Kali Lipat dari Pagu Anggaran APBN 2025 

Diketahui, alokasi dana untuk MBG dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah Rp71 triliun dengan total 19,47 juta penerima manfaat.

Sementara, dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026 alias tahun depan, alokasi anggaran MBG mencapai Rp335 triliun, naik lima kali lipat dari pagu anggaran MBG di APBN 2025 yang 'hanya' Rp71 triliun.

Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) mengungkapkan alasan naiknya alokasi anggaran MBG pada RAPBN 2026.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa kenaikan anggaran MBG itu disebabkan oleh target yang lebih besar di tahun depan.

Adapun target program MBG pada 2026 dapat memberi makan kepada 82,9 juta penerima manfaat.

Belum lagi, pemerintah juga tetap harus menjalankan program kepada penerima manfaat yang tahun ini telah terealisasi.

"Kok tahun depannya lebih banyak? Ya, karena target dan kebutuhannya jadi lebih besar. Sekarang gini, misalnya kita sekarang sekolahnya 100, tahun depan sekolahnya 400. Ya, otomatis kan duitnya jadi lebih banyak," ujar Astera saat media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (3/10/2025), dilansir Kompas.com.

Sementara itu, Kepala BGN mengungkapkan bahwa awalnya, pagu anggaran MBG di RAPBN 2026 bukan langsung Rp335 triliun, melainkan Rp217 triliun, lalu dinaikkan menjadi Rp268 triliun, dengan tambahan Rp67 triliun.

Anggaran tersebut sudah disetujui DPR RI.

"Dengan total anggaran tahun 2026 untuk BGN sebesar Rp268 triliun, jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp335 triliun maka yang Rp67 triliun masuk kategori stand by karena pagu anggaran yang resmi kami terima adalah Rp268 triliun," kata Kepala BGN Dadan Hindayana, dikutip dari laman resmi BGN, Kamis (9/10/2025).

"Ini kemajuan yang kami peroleh awalnya kami mendapatkan pagu indikatif Rp217 triliun, dengan keluarnya pagu anggaran akan ada tambahan Rp50 triliun sehingga anggaran yang kami terima kurang lebih Rp268 triliun," sambungnya.

(menggapaiasa.com/Rizki A.)