Prabowo Umumkan Rp306 Triliun Anggaran “Dibebaskan” dari Potensi Korupsi dan Dialihkan ke Program Rakyat

menggapaiasa.com. ID - Dalam rangka memperingati satu tahun masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya berhasil mengalihkan sekitar Rp306 triliun dari anggaran yang berpotensi disalahgunakan atau dikorupsi ke program-program yang langsung dirasakan masyarakat.

Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa anggaran tersebut sekarang diprioritaskan untuk program pro-rakyat, bukan lagi terhenti di birokrasi.

“Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” ucapnya.

Prabowo menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi anggaran negara yang lebih efisien dan transparan  fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat.

Sebagai contoh, sebagian anggaran akan digunakan untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, cek­kesehatan gratis, bantuan langsung tunai, dan pembangunan infrastruktur dasar desa serta sektor pertanian.

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa tidak ada lagi pihak yang kebal hukum (“untouchable”) dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Saya terima kasih kepada aparat penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penanganan kasus, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang kebocoran.

Di samping itu, Prabowo turut menyebut bahwa upah aparat penegak hukum, khususnya hakim tingkat paling rendah, telah dinaikkan hingga 280 persen guna memastikan mereka bekerja dengan martabat dan tidak bisa disuap.

Reformasi anggaran ini sejatinya berangkat dari instruksi presiden yang menargetkan efisiensi belanja negara sebesar sekitar Rp306,7 triliun untuk tahun 2025  terdiri dari pemotongan masing-masing kementerian/lembaga serta pengurangan alokasi transfer ke daerah. 

Meskipun disebut sebagai langkah efisiensi, sejumlah pihak menyoroti bahwa mekanisme dan implikasi kebijakan tersebut masih menuai pertanyaan. 

Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa anggaran yang selama ini rawan praktik korupsi atau penyimpangan kini dialihkan ke program-public yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.***