Indonesia Desak ASEAN Kuatkan Sinergi Atasi Kejahatan Lintas Batas

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Indonesia Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus meningkatkan sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan, termasuk kejahatan lintas batas dalam bentuk kejahatan siber dan penipuan online.

“Di saat wilayah kita semakin terhubung dan dinamis, kita harus menguatkan kemampuan dalam mengatasi tantangan multidimensi, termasuk kejahatan lintas batas,” kata Sugiono dalam Pertemuan ke-30 Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu seperti dilansir Antara.

Menurut keterangan tertulis Kemlu RI diterima di Jakarta, Menlu mendorong APSC memperkuat koordinasi dengan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC) demi menghasilkan langkah yang koheren dan komprehensif.

Untuk itu, Indonesia mengusulkan pertemuan antarmuka antara badan-badan sektoral ASEAN tersebut serta penguatan kerja sama antara badan sektoral di dalam APSC, katanya.

Menlu RI kemudian menyampaikan rencana Indonesia menyelenggarakan dua inisiatif penting untuk meningkatkan kesiapan dan kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan siber dan penipuan online yang merupakan ancaman serius bagi keamanan, ekonomi, dan ketahanan sosial.

Kedua inisiatif itu adalah Forum Dialog Kerja Sama Kepolisian untuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada 27-29 Oktober 2025 dan diskusi berbasis simulasi soal Kesiapsiagaan ASEAN dalam Melindungi Warga Negara di Luar Negeri pada 4-5 Desember 2025, yang keduanya akan digelar di Bali.

Lebih lanjut, Sugiono menyoroti keberhasilan Cetak Biru APSC 2025 dalam mewujudkan kawasan yang damai, aman, dan stabil. Terlebih, kajian akhirnya menyimpulkan bahwa rancangan tersebut mencapai tingkat implementasi 99,6 persen dalam membina Komunitas APSC.

Indonesia turut menyambut baik adopsi Deklarasi ASEAN tentang Pemberantasan Kejahatan Siber dan Penipuan Daring pada September lalu yang mencerminkan komitmen kuat ASEAN dalam melindungi ruang digital dan keamanan kawasan, ucap Menlu RI.

Ia menyatakan bahwa cerminan tersebut sangat tepat menjelang penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Siber dalam Konvensi Hanoi di Vietnam pada 25-26 Oktober 2025.

Pertemuan Dewan APSC tersebut dilaksanakan dalam rangkaian KTT ASEAN ke-47 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, pada 26-28 Oktober 2025, dan mengusung tema “Masa Depan yang Tangguh dan Inklusif Bersama”.

Asia Tenggara Pusat Sindikat Penipuan Online

Berbagai faktor—termasuk tata kelola yang lemah, ketidakstabilan politik, dan maraknya perjudian online—telah mengubah sebagian wilayah Asia Tenggara menjadi sarang penipuan online. Seperti dilansir Bernama, Pro Publica, ODI, sindikat kriminal ini, yang sebagian besar berasal dari Cina, memperdagangkan ratusan ribu orang dari seluruh dunia dan memaksa mereka bekerja di fasilitas serupa penjara di negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.

Pusat-pusat Utama Penipuan

Myanmar: Kudeta junta militer pada 2021 telah memungkinkan perusahaan kriminal dan kelompok bersenjata beroperasi bebas di daerah perbatasan seperti Myawaddy. Pihak berwenang memperkirakan 120.000 orang mungkin terjebak di dalam kompleks penipuan di sini.

Kamboja: Meskipun ada tindakan keras dari pemerintah, Kamboja tetap menjadi pusat utama penipuan, terutama di kawasan ekonomi khusus seperti Sihanoukville. Sindikat kriminal telah berkembang pesat di negara ini, dengan satu laporan memperkirakan hingga 100.000 orang mungkin ditawan.

Laos: Kawasan Ekonomi Khusus Segitiga Emas, yang dikelola oleh jaringan kriminal Cina, merupakan rumah bagi perjudian online ilegal dan pusat-pusat penipuan di mana perdagangan manusia dan kerja paksa merajalela.

Filipina: Negara ini merupakan basis kejahatan siber dan sindikat penipuan online, terkadang terkait dengan industri pusat panggilan lokal.

Operasi dan Taktik Sindikat Penipuan

Jaringan penipuan memanfaatkan berbagai kerentanan untuk merekrut korban dan menjalankan skema penipuan mereka:

Rekrutmen yang menipu: Para pelaku perdagangan manusia memikat individu yang terampil dan melek komputer melalui media sosial dan situs lowongan kerja daring dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi di bidang-bidang yang sah seperti TI, penerjemahan, atau layanan pelanggan.

Perdagangan manusia dan kerja paksa: Setibanya di lokasi, para korban ditawan, seringkali dokumen mereka disita dan menjadi sasaran penyiksaan, kekerasan, dan intimidasi untuk memaksa mereka berpartisipasi dalam penipuan.

Beragam skema penipuan: Dari dalam kompleks yang dijaga ketat, para pekerja yang diperdagangkan menjalankan berbagai penipuan:

Penipuan "penyembelihan babi": Pelaku membangun hubungan daring palsu dengan korban melalui aplikasi perpesanan sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam skema mata uang kripto palsu.

Perjudian online ilegal: Operasi ini seringkali menggunakan infrastruktur yang sama dengan kompleks penipuan.

Penipuan lainnya: Penipu juga melakukan pencurian identitas, skema pinjaman palsu, dan penipuan daring lainnya.

Pencucian uang: Keuntungan dari penipuan daring dicuci melalui kasino korup dan perusahaan lain di wilayah tersebut.

Tantangan dalam Memerangi Penipuan Daring

Berbagai kendala telah memungkinkan industri penipuan berkembang pesat, menciptakan krisis kemanusiaan yang besar:

Kurangnya kerja sama regional: Hingga saat ini, blok regional ASEAN gagal berkoordinasi secara efektif melawan kejahatan terorganisir, terhambat oleh lemahnya penegakan hukum lintas batas dan korupsi.

Tata kelola yang lemah: Pengawasan yang terbatas dan ketidakstabilan politik di negara-negara seperti Myanmar telah menjadi tempat yang aman bagi sindikat kriminal.

Eksploitasi kawasan ekonomi khusus: Kelompok kriminal telah berkembang pesat di KEK dan wilayah perbatasan yang beroperasi di bawah peraturan yang longgar.

Adaptasi kriminal: Sindikat sangat mobile dan telah memperluas operasi mereka ke lokasi lain, termasuk Timor Leste.

Upaya yang Muncul

Tekanan dan kerja sama internasional meningkat seiring dengan semakin jelasnya skala krisis:

Sanksi internasional: Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada entitas yang terkait dengan sindikat kriminal.

Tindakan keras di tingkat nasional: Negara-negara seperti Cina baru-baru ini mengintensifkan upaya repatriasi, yang memberikan tekanan pada kelompok-kelompok penipuan. Junta Myanmar juga menggerebek sebuah pusat penipuan besar pada akhir tahun 2025, yang berhasil menyelamatkan banyak warga negara asing.

Inisiatif ASEAN: Pertemuan-pertemuan terkini telah membahas kebutuhan mendesak akan peningkatan kerja sama regional dan pendekatan yang lebih inovatif untuk menangani kejahatan keuangan dan siber lintas batas.