Rencana Demo Besar Jakarta 15 September: Long March ke Istana dan DPR

RUBRIK DEPOK – Gelombang unjuk rasa di Jakarta sejak akhir Agustus 2025 tampaknya belum mereda. Informasi terbaru menyebutkan akan ada aksi damai besar pada Senin, 15 September 2025. Rencana aksi ini mencakup long march dari Tugu Proklamasi menuju Istana Negara, dilanjutkan demonstrasi di depan Gedung DPR RI Senayan. Dengan tema “Satu Bangsa, Satu Suara, Indonesia Damai”, ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat—mulai dari pemuda, mahasiswa, tokoh agama, hingga budayawan—diperkirakan hadir. Selain doa lintas agama, aksi ini juga diisi diskusi kebangsaan untuk menekankan nuansa damai di tengah ketegangan sosial yang masih membara.

Rencana Long March dan Titik Kumpul Utama

Rencana aksi ini pertama kali tersebar melalui jaringan aktivis di media sosial. Titik kumpul ditetapkan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, mulai pukul 09.00 WIB. Dari sana, massa akan bergerak menuju Istana Negara. Long march ini dirancang bukan hanya sebagai perjalanan fisik, tetapi juga simbol refleksi atas isu-isu nasional yang memicu protes sejak 25 Agustus lalu, seperti kenaikan biaya hidup dan dugaan pelanggaran HAM.

Selain ke Istana, aksi paralel direncanakan di depan Gedung DPR RI sekitar pukul 11.00 WIB. Lokasi ini dipilih karena banyak tuntutan demonstran diarahkan pada kinerja legislatif, khususnya terkait pembahasan RUU KUHP dan RUU Kepolisian. Berdasarkan pantauan akun aktivis di X (Twitter), aksi di DPR akan diisi orasi mahasiswa dan buruh, serta penyerahan petisi kepada anggota dewan.

Penyelenggara juga menyiapkan protokol keselamatan dan imbauan agar peserta menggunakan transportasi umum atau sepeda untuk menghindari kemacetan. Koordinasi dengan aparat dilakukan agar tidak terjadi bentrokan seperti pada aksi 28 Agustus, ketika gas air mata sempat digunakan untuk membubarkan massa.

Tuntutan Utama Para Demonstran

Ikatan Pelopor Penerus Reformasi sebagai inisiator menolak istilah “Reformasi Polri” yang digagas pemerintah. Menurut mereka, solusi terbaik bukan membentuk tim baru, melainkan memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih efektif mengawasi kinerja polisi.

Tuntutan pertama menegaskan agar Presiden tidak membentuk tim reformasi kepolisian, melainkan memperkuat regulasi Kompolnas. Poin berikutnya meminta penambahan aparatur sipil dalam pengawasan independen guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Hal ini juga merespons insiden ricuh Agustus lalu yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online.

Selain itu, demonstran mendesak DPR segera membahas RUU KUHP, khususnya soal batasan kewenangan penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan. Mereka juga menuntut agar supremasi sipil ditegakkan demi menjaga demokrasi, yang dinilai terganggu akibat intervensi eksekutif terhadap lembaga penegak hukum.

Respons Pemerintah dan Tokoh Nasional

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah merespons isu ini dengan bertemu Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara, 11 September 2025. Pertemuan yang dihadiri tokoh lintas agama seperti Sinta Nuriyah, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, dan Lukman Hakim itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim reformasi kepolisian serta tim investigasi independen terkait kasus demo.

Menurut Gomar Gultom, mantan Ketua Umum PGI yang hadir dalam pertemuan, Presiden menyambut baik aspirasi yang disampaikan. “Gayung bersambut, Presiden setuju untuk memperkuat evaluasi kepolisian,” ujarnya. Namun, bagi sebagian aktivis, langkah ini justru dianggap bertolak belakang dengan tuntutan penguatan Kompolnas, sehingga aksi 15 September dipandang sebagai ujian nyata komitmen pemerintah.

Analis politik Hendri Satrio menilai gelombang demo berkelanjutan bisa mendorong DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan undang-undang penting. Namun, ia mengingatkan risiko instabilitas politik jika tuntutan publik terus diabaikan.

Penyelenggara menekankan bahwa aksi 15 September mengusung semangat damai. Doa lintas agama dan keterlibatan tokoh budaya diharapkan menjadi jembatan spiritual sekaligus simbol persatuan. “Kita ingin tunjukkan bahwa aspirasi bisa disampaikan tanpa kekerasan,” kata salah satu koordinator aksi.

Pengalaman dari demo sebelumnya menjadi pelajaran berharga. Tuntutan audit anggaran DPR hingga percepatan RUU Perampasan Aset kini masuk agenda publik berkat tekanan massa. Hal ini menunjukkan bahwa aksi damai bisa membawa dampak positif.

Dengan estimasi ribuan peserta, aksi ini diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi antara rakyat dan pemerintah. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen semua pihak untuk memilih dialog, bukan konfrontasi.