Rangkap Jabatan Sjafrie Sjamsoeddin Dinilai Berisiko,Koalisi Sipil: Segera Akhiri

Ringkasan Utama

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif, menyusul rangkap jabatan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Mereka menilai akumulasi kewenangan dalam satu tangan berisiko terhadap demokrasi dan efektivitas pemerintahan.

 

menggapaiasa.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengakhiri rangkap jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara.

Desakan tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (11/9/2025). Koalisi menilai penggabungan dua jabatan strategis dalam satu tangan berpotensi menimbulkan akumulasi kewenangan yang tidak sehat bagi sistem pemerintahan demokratis.

"Kami menilai tidak tepat bila pengelolaan dua kementerian itu pada satu orang menteri dalam periode yang terlalu lama. Kondisi ini akan menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan yang besar," ujar Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra.

Menurut Ardi, dalam negara demokrasi, penting untuk menjaga diferensiasi fungsi dan tugas antar kementerian guna memastikan efektivitas kerja dan akuntabilitas pemerintahan.

"Negara demokrasi menuntut pentingnya diferensiasi fungsi dan tugas kementerian demi efektivitas kerja pemerintah itu sendiri," imbuhnya.

Koalisi juga menyoroti risiko sekuritisasi, yakni kecenderungan negara melihat berbagai isu sosial-politik sebagai ancaman keamanan nasional. Pendekatan ini dinilai dapat menggeser penyelesaian masalah dari dialog publik ke pendekatan keamanan yang lebih represif.

"Sekuritisasi ini akan mendelegitimasi pendekatan dialog, tidak mendengarkan aspirasi publik secara penuh (hanya formalitas), dan dalam penyelesaian masalah cenderung lebih mengedepankan pendekatan militer," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Prabowo segera menunjuk Menko Polkam definitif untuk menghindari konsentrasi kekuasaan dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Mereka menilai penundaan penunjukan pejabat tetap berisiko memperlemah fungsi koordinatif kementerian tersebut.

"Presiden segera menghentikan rangkap jabatan ini, dan tanpa penundaan menunjuk Menko Polkam yang baru," tandas Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil yang menyampaikan pernyataan ini terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiatives, Human Rights Working Group (HRWG), Koalisi Perempuan Indonesia, Dejure, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Setara Institute, LBH Apik, dan WALHI.