Pemerintah Siapkan Rp 8,9 Triliun untuk Renovasi Rumah Desa, Fokus pada Sanitasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyampaikan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 8,9 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun depan. Program ini difokuskan pada renovasi rumah di pedesaan, terutama perbaikan fasilitas sanitasi.

Fahri menekankan renovasi sanitasi penting dilakukan karena sekitar 20%–25% rumah di desa masih menggunakan sanitasi terbuka. Kondisi ini menjadi sumber penyebaran penyakit seperti bakteri E.Coli dan berkontribusi terhadap tingginya angka stunting.

“Presiden menginformasikan pada tahun depan setidaknya semua sanitasi di desa diperbaiki. Kegiatan ini akan berkolaborasi dengan banyak kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan,” kata Fahri dalam Peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional, Senin (15/9).

Jumlah rumah di pedesaan yang membutuhkan renovasi mendekati 20 juta unit. Namun, dengan anggaran BSPS Rp8,9 triliun, dana yang tersedia baru mencakup 20,41% dari total kebutuhan Rp 43,6 triliun.

Setiap peserta BSPS akan menerima bantuan sekitar Rp 21,8 juta. Dana tersebut terdiri dari alokasi untuk Balai Perumahan sebesar Rp 1,8 juta, peserta Rp 2,5 juta, dan pembelian material konstruksi Rp 17,5 juta. Bantuan ditujukan bagi pemilik rumah dengan pendapatan Rp 600 ribu hingga Rp 2,5 juta per bulan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyebut pagu indikatif kementerian tahun depan mencapai Rp 10,89 triliun. Dari jumlah itu, hampir 90% atau Rp 9,7 triliun dialokasikan untuk pembangunan 406.407 unit rumah, termasuk kuota BSPS sebanyak 400 ribu unit.

Didyk menegaskan pelaksanaan BSPS akan mengikuti usulan Komisi V DPR. Namun anggaran tersebut tidak dapat direalokasi karena sudah menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam program 3 juta rumah per tahun pada 2026.