Netanyahu Tegaskan Penolakan terhadap Berdirinya Negara Palestina di Tengah Rencana Ekspansi Permukiman

PIKIRAN RAKYAT BMR– Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan komitmennya untuk mencegah berdirinya negara Palestina.

Pernyataan tegas ini disampaikannya dalam sebuah upacara penandatanganan proyek permukiman besar di Tepi Barat yang diduduki Israel, pada Jumat (12/9/2025).

“Kami akan menepati janji bahwa tidak akan ada negara Palestina. Tempat ini adalah milik kami,” ujar Netanyahu di permukiman Maale Adumim, sebelah timur Yerusalem, seperti dilaporkan oleh kantor berita AFP. “Kami akan menjaga warisan, tanah, dan keamanan kami... Kami akan menggandakan populasi kota ini,” tambahnya.

Pernyataan Netanyahu ini secara langsung menolak rencana beberapa pemerintah Barat, termasuk Inggris dan Prancis, yang telah mengumumkan niat mereka untuk secara resmi mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir September 2025. Pemerintah Inggris sebelumnya menyatakan bahwa langkah tersebut akan diambil jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang di Gaza.

Acara yang menjadi latar pernyataan Netanyahu adalah peluncuran proyek permukiman di area yang dikenal sebagai E1, sebuah lahan seluas sekitar 12 kilometer persegi. Rencana pembangunan di E1 ini telah lama tertunda akibat tekanan dan kecaman dari masyarakat internasional.

Menteri Keuangan Israel dari partai sayap kanan, Bezalel Smotrich, mendukung penuh rencana pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di area tersebut. Lokasi E1 yang strategis, terletak di antara Yerusalem dan Maale Adumim, dinilai kritikus sebagai pemutus geografis yang memisahkan Tepi Barat utara dan selatan, sehingga mempersulit terwujudnya negara Palestina yang teritorialnya utuh.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memperingatkan bahwa pembangunan permukiman di E1 akan secara efektif membelah Tepi Barat dan menimbulkan “ancaman eksistensial” bagi masa depan negara Palestina.

Pernyataan Netanyahu dan rencana ekspansi permukiman ini diperkirakan akan menuai kecaman luas. Sejumlah menteri dalam kabinet koalisi Netanyahu yang berasal dari partai sayap kanan bahkan dalam beberapa bulan terakhir secara terbuka menyerukan aneksasi penuh Tepi Barat.

Langkah Israel ini bertolak belakang dengan posisi yang semakin kuat dari beberapa sekutu tradisionalnya di Barat yang mulai bergerak menuju pengakuan formal terhadap Palestina, menandai pergeseran signifikan dalam dinamika konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini.***