DPR RI Jawab Tuntutan 17+8 dengan Enam Poin Keputusan Strategis

PR GARUT – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menanggapi tuntutan 17+8 dari berbagai kalangan dengan mengeluarkan enam poin keputusan yang telah disepakati seluruh fraksi partai politik di DPR RI. Keputusan ini diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Dasco menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk transparansi DPR dalam mengevaluasi seluruh fasilitas, tunjangan, dan kebijakan terkait anggota DPR.

"Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan Kamis, 4 September 2025," ungkap Dasco.

Enam poin keputusan DPR RI tersebut adalah:

1. Penghentian Tunjangan Perumahan – DPR RI menyetujui penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR mulai 31 Agustus 2025.
2. Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri – Semua kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI dihentikan sejak 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan.
3. Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas – DPR akan memangkas berbagai tunjangan dan fasilitas anggota, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi, setelah dilakukan evaluasi menyeluruh.
4. Penonaktifan Hak Keuangan Anggota DPR – Anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan menerima hak-hak keuangan.
5. Koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR – Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI berkoordinasi dengan mahkamah partai politik terkait pemeriksaan anggota dimaksud.
6. Penguatan Transparansi dan Partisipasi Publik – DPR akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi serta kebijakan lainnya.

Keputusan ini ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI, yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Langkah ini dinilai sebagai respons DPR untuk menyesuaikan kebijakan internal dengan tuntutan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas lembaga legislatif.***