Dengarkan Suara Rakyat, Andre Rosiade Umumkan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Resmi Dihapus

KILAS KLATEN - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengumumkan bahwa seluruh fraksi di DPR RI telah sepakat untuk menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

Keputusan ini diambil sebagai respons atas protes yang disampaikan oleh masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Selain penghapusan tunjangan perumahan, Andre juga menyebutkan bahwa semua fraksi menyetujui moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Andre menjelaskan bahwa keputusan ini juga merupakan bagian dari tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa saat berunjuk rasa di depan Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, DPR juga menyetujui transformasi untuk menjadi lembaga yang lebih baik dalam melayani masyarakat.

Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, Andre mengatakan DPR bersama pemerintah dan lembaga negara lainnya akan berusaha memenuhi dan menjalankan tuntutan yang disuarakan mahasiswa atau masyarakat secara umum.

Untuk diketahui, pemengaruh, musisi, komunitas hingga jejaring organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah secara langsung menyerahkan dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 ke DPR RI.

Penyerahan dokumen fisik ini merupakan pelengkap dari langkah yang telah dilakukan sebelumnya, seperti kampanye di media sosial, menghubungi perwakilan pimpinan DPR dan partai politik secara informal, serta mengirim surel ke sekitar 580 anggota DPR.

Tuntutan rakyat 17+8 dirangkum dari berbagai sumber di antaranya desakan ratusan organisasi masyarakat sipil, rembukan jutaan warganet atau netizen, pernyataan sikap lembaga studi hukum, hingga petisi daring.***