Celios Tuntut Pemerintah Revisi Total Regulasi Pajak

CENTER of Economic and Law Studies (Celios) menilai gejolak ekonomi yang terjadi beberapa pekan terakhir merupakan akumulasi dari berbagai persoalan ketimpangan, pajak yang berat sebelah. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menekankan pentingnya revisi total regulasi perpajakan yang membebani masyarakat.

Masalah ketidakadilan pajak harus segera diselesaikan oleh pemerintah dalam waktu yang cepat. Pemerintah dianggap perlu memperluas ruang fiskal tanpa menekan konsumsi. “Karena itu, Celios konsisten mendorong penerapan pajak kekayaan (wealth tax), serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset agar aset hasil kejahatan ekonomi dapat dipulihkan.” kata Bhima, dikutip Sabtu, 6 September 2025.

Rekomendasi lainnya adalah menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 8 persen sebagai stimulus langsung bagi UMKM dan kelas menengah-bawah. Celios yakin upaya ini bisa memperkuat basis penerimaan yang progresif dan menahan pelemahan permintaan domestik.

Usulan-usulan tersebut masuk dalam delapan poin tuntutan betajuk Reset Ekonomi Indonesia yang dirilis lembaga penelitian itu. Celios menyerukan melalui delapan tuntutan kebijakan untuk memulihkan kepercayaan publik, menyehatkan APBN, dan melindungi daya beli masyarakat.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menilai persoalan ekonomi kelas menengah yang semakin menurun hingga kegagalan penerimaan pajak menjadi indikator ekonomi Indonesia harus diatur ulang. “Kelas menengah Indonesia menerima beban untuk membayar pajak, namun tak menikmati hasil dari pajak yang dibayarkan. Maka jumlahnya semakin menurun,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menyatakan transparansi laporan diperlukan. Pajak yang dibayar pejabat negara harus diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Tujuannya agar rakyat dapat menilai apakah kekayaan mereka sebanding dengan kewajiban yang ditunaikan.

Media menambahkan, lonjakan kekayaan pejabat negara di Kabinet Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan betapa kuatnya dominasi kalangan super kaya dalam pemerintahan. “Median kekayaan menteri saat ini mencapai Rp 55,1 miliar, hampir 50 persen lebih tinggi dibanding kabinet sebelumnya. Saat ini, median kekayaan Kabinet Prabowo-Gibran mencapai 671 kali lipat dari median kekayaan penduduk Indonesia,” ucapnya.