Birokrasi KBB Memanas! Mutasi Pejabat Dituding Sarat Politik, Jeje Ritchie dan Ade Zakir Jadi Bulan Bulanan

BANDUNG BARAT – Menjadi pergunjingan terkait adanya rotasi dan mutasi 14 pejabat eselon II di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang digelar Bupati Jeje Ritchie Ismail kini memicu badai kritik. Sorotan tajam justru mengarah pada Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir yang disebut-sebut sebagai aktor kunci di balik kekacauan birokrasi. Kebijakan yang diklaim sebagai evaluasi kinerja dan uji kompetensi itu kini dinilai sarat intrik politik, menabrak merit sistem, dan berpotensi memicu mosi tidak percaya.

Rotasi dan mutasi yang dilakuk Bupati Bandung Barat tersebut, alih-alih menjadi langkah pembenahan kinerja, kebijakan ini justru dinilai sarat permainan politik, cacat tata kelola, dan menabrak prinsip merit sistem yang seharusnya dijunjung tinggi dalam birokrasi.

Dalam kiprahnya kebijakan ini diklaim sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, uji kompetensi, hingga putusan PTUN Bandung. Namun, sorotan publik semakin tajam karena mutasi kali ini dianggap tidak adil: pejabat berprestasi justru dipinggirkan, jabatan hasil open bidding tidak diisi sesuai mekanisme, bahkan ada pejabat bermasalah yang tetap dipertahankan di kursi strategis.

Pakar Politik: Bukti Gagalnya Reformasi Birokrasi

Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan (Puskapolekbang), Holid Nurjamil, menilai mutasi kali ini adalah contoh nyata buruknya tata kelola birokrasi.

“Rotasi mutasi ini melanggar merit sistem. Ada pejabat berprestasi yang digeser tanpa alasan jelas, sementara jabatan hasil open bidding malah diisi orang lain. Ini menimbulkan kecurigaan kuat ada pihak tertentu yang memengaruhi bupati,” kata Holid, kepada wartawan.

Menurutnya, pola karier pejabat kini menjadi kabur. Bahkan, ada jabatan yang seharusnya diisi pejabat senior dibiarkan kosong. “Ini bukti kegagalan reformasi birokrasi. Kalau dibiarkan, potensi mosi tidak percaya dari pejabat maupun staf sangat besar,” tegasnya.

LSM BRANTAS: Ada Jejak Permainan Politik

Kritik senada datang dari Ketua Umum LSM BRANTAS (Barisan Rakyat Antikorupsi Tatar Sunda), Wanwan Mulyawan. Ia menilai, mutasi kali ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi sarat dengan aroma politik.

“Mutasi ini cacat tata kelola. Ada pejabat bermasalah dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari BPK yang justru tetap dipertahankan di jabatan penting. Ini aneh dan makin memperkuat dugaan adanya permainan politik di balik rotasi,” kata Wanwan kepada wartawan Jumat 12 September 2025.

Ia juga menyoroti aspek kompetensi. Menurutnya, indikator evaluasi kinerja tidak jelas. “Kompetensi ASN itu berbeda. Harus ada pertimbangan track record dan latar belakang pendidikan. Jangan sampai pejabat dari OPD tipe A malah dilempar ke OPD tipe C. Itu loncat-loncat, tidak masuk akal,” tambahnya.

Sekda Jadi Sorotan Utama

Baik Holid maupun Wanwan sama-sama menuding Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai aktor sentral di balik kisruh mutasi. Sekda dinilai gagal menjaga sistem karier ASN yang jelas dan terukur.

“Sekda harus jadi prioritas evaluasi. Kalau dibiarkan, birokrasi di Bandung Barat hanya akan jadi alat politik, bukan alat pelayanan publik,” ujar Wanwan.

DPRD Didesak Bentuk Pansus

Kritik keras ini menempatkan DPRD Kabupaten Bandung Barat di posisi sulit. Publik kini menunggu apakah wakil rakyat berani membuka tabir dugaan permainan dalam rotasi pejabat dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Semua pejabat yang dilantik harus dipanggil. DPRD jangan diam. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” kata Holid menegaskan.

Kebijakan mutasi pejabat ini seharusnya menjadi momentum pembenahan birokrasi. Namun, yang muncul justru kegaduhan dan kecurigaan publik. Jika tidak segera dibenahi, reformasi birokrasi di Bandung Barat hanya akan menjadi jargon kosong tanpa arah.

Kini, bola panas ada di tangan DPRD. Apakah mereka berani membongkar dugaan skandal di balik rotasi pejabat Bupati Jeje, atau memilih bungkam dan membiarkan birokrasi Bandung Barat terus dikuasai kepentingan politik sesaat?***