Bappenas Blak-blakan Alasan Giant Sea Wall Jadi Prioritas Prabowo

menggapaiasa.com, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkap alasan utama pemerintah menetapkan konstruksi Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menuturkan bahwa hal itu dilakukan untuk menyelamatkan pusat ekonomi yang banyak tersebar di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Terlebih, tambah Pambudy, saat ini 56% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berlokasi di wilayah Pulau Jawa.

"70% dari 56% [PDB di Pulau Jawa] ada di Pantai Utara. Dan dari 100% PDB kita, 20% ada di aglomerasi Jakarta, dan 18% ada di Jakarta," kata Pambudy dalam agenda Kebijakan Perkotaan Nasional, Senin (15/9/2025).

Sejalan dengan hal itu, pengembangan tanggul laut raksasa yang akan membentang dari Banten hingga Gresik merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia.

"Jadi penyelamatan infrastruktur wilayah Pantai Utara Jakarta adalah penyelamatan Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan proyek pembangunan Giant Sea Wall telah menarik perhatian sejumlah investor internasional. 

Dia mengungkapkan minat investasi datang dari berbagai negara, termasuk China, Eropa, Belanda, hingga Jepang. 

“Terbuka kok [investasi], dari China, Eropa, Belanda, dari Jepang. Baik itu dari segi pilot project sampai konstruksinya,” ujar Rosan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Menurut Rosan, ada dua perusahaan besar asal China yang secara khusus menyatakan ketertarikan untuk ikut serta menggarap megaproyek tersebut. 

“Dua company besar dari China mau partisipasi. Mereka sudah sering membuat tanggul laut besar di China. Kita juga diajak lihat tanggul laut di Jepang oleh perusahaan di sana,” jelasnya. 

Posting Komentar untuk "Bappenas Blak-blakan Alasan Giant Sea Wall Jadi Prioritas Prabowo"