Bansos Beras 10 Kg Lanjut Disalurkan hingga Desember 2025 untuk 18,2 Juta KPM

KABAR GARUT -Setelah penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 hampir rampung, pemerintah kembali memberikan kabar gembira.

Yakni berita mengenai bantuan stimulan berupa bansos beras 10 kg per bulan dipastikan berlanjut hingga Desember 2025.

Kebijakan ini menyasar 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Bantuan Pangan Beras 10 Kg per Bulan Diperpanjang

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kanal YouTube Diary Bansos, Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah telah resmi memperpanjang program bantuan sosial beras 10 kg untuk KPM hingga Desember 2025.

1. Rincian Program

- Total penerima: 18,27 juta KPM

- Data penerima: Mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial

2. Penyaluran

- Tahap 1: Akhir September 2025, berupa 20 kg beras (alokasi September dan Oktober)

- Tahap 2: Bulan November 2025, juga 20 kg beras (alokasi November dan Desember)

Maka total bantuan per KPM hingga akhir tahun sebesar 40 kg beras dengan total anggaran Rp13,8 triliun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa data penerima akan terus diperbarui untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Hal ini berarti, tidak semua yang menerima bansos beras pada periode sebelumnya otomatis akan kembali menerima pada periode perpanjangan.

Bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya:

- Bapanas bertindak sebagai koordinator

- Perum Bulog ditugaskan untuk menyalurkan beras ke seluruh wilayah.

- Keberhasilan penyaluran bansos beras periode Juni-Juli 2025 yang mencapai 99,34 persen menjadi tolak ukur dalam pendistribusian kali ini.

Pemerintah optimistis penyaluran bantuan periode September-Desember 2025 akan berlangsung lebih cepat dan efisien.

Dengan diperpanjangnya bantuan beras 10 kg per bulan, pemerintah berharap dapat membantu menekan pengeluaran keluarga miskin.

Selain itu, bisa menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, serta

meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah.

"Dengan bantuan ini, masyarakat tidak perlu memikirkan beli beras lagi setiap bulannya. Tinggal memenuhi kebutuhan lauk pauknya saja," ujarnya dikutip Senin, 15 Desember 2025.

Mayoritas PKH dan BPNT Tahap 3 Sudah Dicairkan

Hingga pertengahan bulan ini sekitar 80-90 persen bantuan PKH dan BPNT tahap 3 telah disalurkan ke KPM di seluruh Indonesia.

Hanya sebagian kecil yang masih menunggu pencairan, khususnya KPM yang mengalami peralihan penyaluran dari PT Pos ke Bank Himbara dan masih menunggu pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku rekening.

Bagi KPM yang belum menerima bantuan, terdapat dua kemungkinan yaitu proses pencairan masih berjalan.

Atau KPM sudah tidak termasuk dalam daftar penerima aktif (exclude).

Untuk memastikannya, KPM dapat mengecek statusnya melalui View Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang tersedia di kantor desa atau melalui pendamping sosial setempat.

Bansos Penebalan BPNT Rp400.000 Tidak Dilanjutkan

Sebelumnya, pemerintah sempat menyalurkan bantuan stimulan berupa bansos penebalan BPNT sebesar Rp400.000 untuk alokasi Juni-Juli 2025.

Namun, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah mengenai kelanjutan program penebalan tersebut.

"Jadi bagi KPM tidak perlu terlalu berharap bantuan penebalan ini akan dilanjutkan. Namun, bantuan pangan beras 10 kg dipastikan terus berjalan hingga akhir tahun," tutupnya.

Bagi KPM, kelanjutan bantuan beras ini tentu menjadi angin segar di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang meningkat.

Meskipun tidak semua bantuan stimulan sebelumnya dilanjutkan, kebijakan ini tetap menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat prasejahtera. ***